Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Sementara itu, Delegasi Banggar DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan bahwa anggota DPR RI sebagai wakil rakyat akan lebih memahami apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat daerah pemilihannya, sehingga perlu pengalokasian khusus anggaran atau dana aspirasi yang bisa diajukan anggota DPR RI terkait dengan kebutuhan konstituennya (earmarking). 

Hal senada juga disampaikan oleh Mark Hadley bahwa anggota parlemen lebih memahami kebutuhan konstituennya sehingga wajar jika mereka mengajukan anggaran atau dana aspirasi.

Tantangan besar bagi CBO

Sementara itu, delegasi Banggar DPR RI Ratna Juwita Sari mengungkapkan bahwa tantangan besar bagi CBO sebagai lembaga non-partisan adalah menjaga independensi analisis yang dilakukan, khususnya dari partai yang berkuasa. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, kata Ratna, CBO melakukan strategi dengan mempublikasikan data-data atau informasi secara transparan kepada masyarakat umum. 

Baca juga: Kasus Sepatu Impor Bayar Rp 31 Juta, Bos Bea Cukai: Sudah Selesai, Kita Transparan dan Akuntabel

“(Dengan demikian) jika kongres membuat kebijakan yang mungkin keliru, masyarakat umum dapat mendesak kongres untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan data objektif yang dapat diakses publik,” ucapnya.

APBN Indonesia memiliki keterbatasan anggaran dalam membentuk lembaga independen yang profesional seperti CBO, tetapi ini bukan hal yang mustahil untuk masa depan. 

Dengan membentuk lembaga serupa, Indonesia dapat menghasilkan APBN yang berkualitas tinggi dan menyejahterakan rakyat.

Sebagai informasi, delegasi Banggar DPR RI juga mengunjungi KBRI di Washington untuk memperkuat peran strategis anggaran dalam hubungan diplomasi Indonesia-Amerika.

Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan melihat peran strategis Perwakilan Bank Indonesia di New York terkait isu-isu keuangan global.