Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Kompas.com - 21/05/2024, 18:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo kembali bertolak ke Jakarta usai menyelesaikan kunjungan dan menemui korban banjir di Sumatera Barat pada Selasa (21/5/2024).

Presiden dan Ibu Negara lepas landas menuju Jakarta dari Bandara Internasional Minangkabau sekitar pukul 16.00 WIB dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1.

Sejumlah pejabat turut mengantarkan kepulangan Presiden dan Ibu Iriana di bandara.

Yakni Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala Basarnas Kusworo, Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Agus Hariadi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Mochammad Hasan Hasibuan, Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol. Suharyono, Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, dan Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav. Sani.

Baca juga: Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Sebelumnya pada Selasa pagi, Kepala Negara dan Ibu Negara mengunjungi Kabupaten Agam untuk meninjau lokasi terdampak bencana banjir bandang lahar dingin.

Keduanya mengunjungi kampung terdampak banjir di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Candung.

Kemudian kunjungan berlanjut ke posko pengungsian Batu Taba yang masih berada di Kabupaten Agam.

Saat memberikan keterangan usai kunjungan, Presiden Jokowi mengatakan, setidaknya diperlukan 56 sabo dam (bangunan penahan banjir lahar) untuk mengatasi persoalan banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat.

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Menurut Presiden, saat ini hanya ada dua sabo dan terpasang di sepanjang jalur aliran lahar dingin Gunung Marapi.

"Untuk urusan lahar dingin betul ini memang setelah dihitung oleh Kementerian PUPR dibutuhkan sabo dam (sebanyak) 56. Yang sekarang baru ada dua. Sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak," ujar Jokowi.

"Saya perintahkan tahun ini harus dimulai (dibangun lagi) terutama di tempat-tempat yang sangat penting. Ada enam segera harus dimulai. Tadi saya sudah perintahkan Pak Dirjen, nanti akan saya perintah ke Menteri PUPR," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengevaluasi soal masih adanya korban banjir lahar dingin yang hingga kini belum ditemukan. Ada 14 korban yang statusnya masih hilang.

Baca juga: Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

"Mengenai evakuasi, mengenai yang belum ketemu, korban yang belum ketemu agar diupayakan. Tadi sudah saya sampaikan, yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau, masyarakat akan segera bantuannya diberikan," jelas Jokowi.

"Dan juga dimulai pembangunannya tetapi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan Pak Bupati," tambahnya.

Adapun besaran santunan korban meninggal dunia akibat bencana banjir lahar dingin di Sumatera Barat sebesar Rp 15 juta per orang.

Sementara itu, besaran santunan rumah rusak berat Rp 60 juta, rumah rusak sedang Rp 30 juta dan rumah rusak ringan Rp 15 juta.

Baca juga: Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Santunan untuk korban meninggal dunia diberikan lewat Kementerian Sosial dan santunan perbaikan rumah diberikan lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com