Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Kompas.com - 21/05/2024, 14:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, total ada 625 rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi.

Dari keseluruhan jumlah tersebut, terdapat sekitar 100 rumah warga yang pemiliknya sudah setuju dilakukan relokasi. Oleh karenanya, Presiden memerintahkan proses relokasi segera dimulai.

Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau lokasi terdampak banjir bandang lahar dingin yang berada di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (21/5/2024).

"Untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah. Baik yang (rusak) berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi, direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers.

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

"Sehingga segera nanti kalau sudah pemerintah pusat, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk pembangunan ini sudah siap," katanya melanjutkan.

Menurut Kepala Negara, tidak mungkin rumah warga yang rusak berat dibiarkan dibangun kembali di lokasi sama.

Sebab, titik-titik rumah tersebut ada di kawasan rawan terdampak bencana lahar dingin.

"Yang rumahnya rusak berat, yang memang di jalur yang berbahaya tidak mungkin kita biarkan mereka. Penduduk kita biarkan membangun di tempat itu lagi sangat berbahaya," ujar Jokowi.

"Sehingga harus direlokasi. Dari 159 (rumah rusak berat) ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses," katanya lagi.

Baca juga: Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga memerintahkan pembangunan jalan dan jembatan darurat untuk daerah yang terdampak banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi segera dituntaskan.

Tujuannya agar untuk mendukung mobilitas masyarakat agar kembali berjalan normal.

Untuk diketahui, banjir bandang lahar dingin melanda wilayah Sumatra Barat pada 11 Mei 2024. Kejadian ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu Gunung Marapi.

Empat kabupaten terdampak cukup parah akibat kejadian ini antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Akibat bencana ini tercatat ada 61 orang meninggal dunia.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih ada 14 orang hang dilaporkan hilang dan hingga kini masih dalam pencarian.

Baca juga: Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com