Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Kompas.com - 19/05/2024, 08:10 WIB
Tatang Guritno,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun menduga, internal PDI Perjuangan saat ini tidak solid.

Disinyalir, terjadi perbedaan sikap antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan putrinya yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani, juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Puan beda, Megawati beda, Hasto beda. Bahkan Puan datang ke Prabowo halal bihalal, Megawati suaranya enggak jelas, tapi pakai amicus curiae (saat sidang sengketa Pemilu Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi),” ujar Refly dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Jumat (17/5/2024).

“Nah, dari situ kita enggak jelas, PDI-P dan Megawati not a single message anymore. Jadi kalau dulu PDI-P itu single message, apa yang dikatakan Megawati itulah sikap PDI-P, sekarang enggak lagi,” paparnya.

Baca juga: Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Adapun Megawati sempat mengirimkan amicus curae atau pernyataan sikap sebagai sahabat peradilan sebelum MK mengetuk palu putusan atas sengketa hasil Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Sementara, Puan sempat mengikuti acara buka bersama di kediaman Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat bulan Ramadhan kemarin. 

Bagi Refly, perbedaan sikap kedua elite menjadi salah satu alasan mengapa kini PDI-P terkesan tidak tegas, utamanya menyikapi pemerintahan ke depan.

Menurutnya, tidak solidnya sikap politik Megawati dan Puan juga menjadi penyebab gagalnya hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bergulir di DPR.

“Artinya berbeda, Megawati (minta hak angket jalan) terus, Hasto bilang hak angket (diteruskan). Puan tidak reaksi apa-apa sebagai leadership di DPR, sebagai Ketua DPR yang harusnya memelihara semangat itu,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini, PDI-P masih bergeming soal arah politik ke depan. Belum diketahui apakah partai banteng akan merapat ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, atau menjadi oposisi. 

Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, PDI-P berbeda gerbong politik dengan Prabowo-Gibran. Bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), keduanya mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Sementara, sampai saat ini pun Prabowo belum mendatangi PDI-P. Partai lain yang juga belum disambangi Prabowo yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih RI 2024-2029, Prabowo telah mendatangi elite Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dari kunjungan itu, Nasdem dan PKB mengumumkan manuvernya. Kedua partai yang semula mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 itu menyatakan siap bergabung ke pemerintahan ke depan.

Baca juga: Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Indira Chunda Kembalikan Uang Rp 293 Juta

Nasional
Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada 'Backup' Data

Pastikan Data di Kementeriannya Aman, Menpan-RB: Kita Ada "Backup" Data

Nasional
Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasdem Sebut Presiden PKS Ralat Pernyataan, Wagub Diserahkan ke Anies

Nasional
Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Hal Memberatkan Tuntutan Eks Sekjen Kementan, Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

Nasional
Tuntutan SYL, Ada Pengembalian Uang dari Ahmad Sahroni dan Nasdem

Tuntutan SYL, Ada Pengembalian Uang dari Ahmad Sahroni dan Nasdem

Nasional
Eks Direktur Alsintan Kementan Dituntut 6 Tahun Bui

Eks Direktur Alsintan Kementan Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Budi Arie Didesak Mundur, Projo: Masak Komandan Kabur?

Budi Arie Didesak Mundur, Projo: Masak Komandan Kabur?

Nasional
Selain Penjara 12 Tahun, SYL Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 Miliar dan 30.000 Dollar AS

Selain Penjara 12 Tahun, SYL Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 Miliar dan 30.000 Dollar AS

Nasional
Dugaan Pemerasan di Kementan, Eks Sekjen Dituntut 6 Tahun Kurungan

Dugaan Pemerasan di Kementan, Eks Sekjen Dituntut 6 Tahun Kurungan

Nasional
Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Nasional
Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

Nasional
Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Nasional
Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Nasional
Faktor Lanjut Usia jadi Hal Meringankan SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Faktor Lanjut Usia jadi Hal Meringankan SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Sidang Tuntutan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Sidang Tuntutan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com