Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Setyo Budiantoro
Dosen

Nexus Strategist Perkumpulan Prakarsa dan Pengajar Pasca-Sarjana Universitas Udayana

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Kompas.com - 06/05/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRABOWO Subianto, presiden terpilih Indonesia, telah mengusulkan pembentukan Presidential Club, inisiatif inovatif yang bertujuan mengumpulkan para mantan presiden Indonesia.

Tujuan dari forum ini adalah untuk memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian para mantan pemimpin untuk mendukung pembuatan kebijakan publik dan memperkuat diplomasi negara.

Gagasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kebijaksanaan dari pemimpin terdahulu dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan domestik dan internasional dengan lebih efektif.

Konsep seperti Presidential Club bukanlah hal baru di panggung global. Beberapa negara telah mengimplementasikan model serupa, di mana pengalaman para pemimpin sebelumnya diintegrasikan untuk mendukung pemerintahan yang ada serta memberikan pandangan berharga dalam mengatasi isu-isu kritis.

Di Amerika Serikat, misalnya, The Presidents Club, meskipun tidak terstruktur secara formal, memungkinkan para mantan presiden untuk berkonsultasi satu sama lain dan bekerja sama dalam proyek kemanusiaan serta memberikan dukungan selama krisis nasional.

The Elders, inisiatif global yang didirikan oleh Nelson Mandela, melibatkan sekelompok mantan pemimpin dunia yang berdedikasi untuk mengatasi masalah global seperti konflik, ketidakadilan, pembangunan berkelanjutan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Spanyol dengan "Club de Madrid"-nya, yang beranggotakan lebih dari 100 mantan pemimpin dunia, berkomitmen untuk memperkuat demokrasi secara global melalui dialog, mediasi, dan konsultasi kebijakan.

Di Korea Selatan, fokus pada pelestarian sejarah dan pendidikan publik tercermin dalam "Presidential Archives", yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen sejarah dan forum diskusi kebijakan yang melibatkan mantan presiden.

Organisasi-organisasi ini menunjukkan bagaimana pengalaman para mantan pemimpin dapat dimanfaatkan untuk membawa stabilitas dan reformasi yang signifikan.

Dari contoh internasional tersebut, "The Elders" dan "Club de Madrid" tampak sebagai dua organisasi yang paling berpengaruh, mengingat aktivitas mereka yang luas dan langsung dalam isu-isu global serta kontribusi nyata mereka terhadap perubahan sosial dan politik di banyak negara.

Keberhasilan organisasi-organisasi ini menunjukkan potensi besar dari inisiatif yang diusulkan oleh Prabowo, yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan nasional dan internasional Indonesia.

"Presidential Club" yang akan dibentuk di Indonesia perlu menetapkan tujuan jelas dari awal. Klub ini tidak hanya akan menjadi tempat bagi mantan presiden untuk bertukar ide, tetapi juga sebagai sumber nasihat strategis bagi pemerintahan yang sedang berlangsung.

Dengan menggabungkan kebijaksanaan dan pengalaman dari Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, dan Joko Widodo, klub ini dapat memengaruhi berbagai aspek kebijakan dari keamanan nasional hingga pembangunan ekonomi dan sosial.

Selain itu, "Presidential Club" dapat memainkan peran penting dalam mengatasi fenomena "cancel culture" dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Cancel culture" dalam konteks ini merujuk pada kecenderungan untuk membatalkan atau mengubah secara drastis kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com