Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mencapai Rp 27 triliun.

Total anggaran tersebut merupakan kebutuhan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah.

Biaya tersebut seluruhnya akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Total usulan semua, lebih kurang Rp 20 triliun lebih untuk jajaran KPUD. Untuk jajaran Bawaslu kurang lebih Rp 6,3 triliun. Jadi totalnya lebih kurang hampir 27 triliun dari seluruh daerah. Untuk KPUD dan Bawaslu daerah," kata Tito di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2024).

Baca juga: Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Selain keperluan biaya bagi penyelenggara, Tito menyebutkan adanya keperluan anggaran untuk aparat keamanan (TNI dan Polri).

Namun, untuk berapa kepastian kebutuhan anggaran keamanan, Kemendagri belum melakukan penghitungan.

Tito mengatakan, Kemendagri mencatat, semua daerah sudah membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran pilkada KPUD.

Akan tetapi, untuk Bawaslu daerah, pelaksanaan NPHD baru 95 persen.

Baca juga: Golkar Depok Ajukan Ririn Farabi Arafiq untuk Maju Pilkada 2024

Oleh karena itu, Tito menyatakan pihaknya sedang mengusahakan seluruh NPHD terealisasi 100 persen untuk Bawaslu daerah.

"Saya tentunya menarget secepat mungkin. Bila perlu dalam bulan Mei, Juni sudah harus selesai karena teman-teman KPUD mereka memerlukan biaya untuk mengeksekusi program-programnya. Bawaslu juga demikian dan TNI Polri juga perlu melakukan persiapan-persiapan," kata Tito.

"Bisa di-deliver sebulan, dua bulan sebelumnya. Tidak cukup waktunya untuk pengadaan, segala macam, lelang dan sebagainya (jika waktunya mendesak)," ucap dia.