Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Kompas.com - 13/04/2024, 19:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Glori K. Wadrianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebaiknya tidak perlu ditambahi dengan syarat politis. 

Sekretaris Jenderal kelompok relawan Pro Jokowi, Handoko, Sabtu (13/4/2024) mengatakan urusan Negara tak melulu soal politik.

Sebab, ada hal semacam jalinan silaturahmi yang sudah menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Handoko merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto soal Presiden Jokowi yang tak bisa langsung bertemu Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

“Urusan Bangsa dan Negara itu tidak melulu soal politik. Enggak usah pakai syarat,“ ujar Handoko dilansir siaran pers ProJo, yang diterima Kompas.com.

"Silaturahmi hanya membutuhkan niat baik dan ketulusan hati. Tidak perlu syarat-syarat politis yang hanya akan mencederai hati rakyat."

"Masyarakat Indonesia tidak bisa menerima tindakan berlebihan dalam segala hal," kata dia.

Bertemu anak ranting

Sebelumnya, Hasto menyebut, Presiden Jokowi tidak bisa langsung bertemu dengan Megawati, tetapi harus bertemu dengan anak ranting terlebih dulu.

Menurut Hasto, hal itu merupakan usulan dari anak ranting PDI-P.

Hal itu diungkapkan Hasto setelah ditanya apakah Presiden Jokowi sudah sowan ke Megawati hingga hari ketiga Lebaran 2024.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

"Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, hanya anak ranting justru mengatakan, 'Sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu'," kata Hasto di kediaman Megawati, Jumat (12/4/2024).

Hasto mengatakan, usulan dari anak ranting tersebut masuk akal, karena mereka yang menjadi benteng dari Megawati di PDI-P.

Oleh karenanya, jika Presiden Jokowi ingin membuka komunikasi harus melalui anak ranting terlebih dulu.

"Karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.

Sementara itu, menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapa pun.

Terlebih dengan para tokoh Bangsa. Khusus untuk pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri, masih dicarikan waktu yang tepat.

Baca juga: Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

"Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat. Lagian ini masih di bulan Syawal."

"Bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," kata Ari dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Jumat lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com