Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Gedung YLBHI, Simpul Gerakan Pro Demokrasi Indonesia Era Orba

Kompas.com - 08/04/2024, 16:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, terbakar dilalap api pada Minggu (7/4/2024).

Kebakaran diawali dengan tiga kali ledakan dan percikan api yang diduga berasal dari Air Conditioner (AC) atau alat pendingin ruangan. Setelah ledakan, api langsung menjalar ke lantai 2 dan 3 gedung sekitar pukul 22.15 WIB.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur memastikan dokumen berkas perkara yang ditangani pihaknya tidak hangus terbakar. Pasalnya, kebakaran yang terjadi lebih banyak menghanguskan ruang depan Kantor YLBHI yang biasa digunakan untuk menyimpan dokumen surat maupun keuangan.

"Kalau ruang arsip berkas perkara relatif aman tidak terbakar," ujar Isnur pada Kompas.com, Senin (8/4/2024).

Terbakarnya gedung tersebut mengingatkan publik atas peran YLBHI dalam memberikan bantuan terkait kemiskinan struktural yang membuat masyarakat di era Orde Baru (Orba) sulit mendapatkan akses keadilan.

Simpul gerakan pro demokrasi

Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Adnan Buyung Nasution (kanan) menyampaikan keterangan saat sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (8/8/2014). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu terkait gugatan Pilpres 2014 oleh pasangan Prabowo-Hatta.TRIBUNNEWS/HERUDIN Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Adnan Buyung Nasution (kanan) menyampaikan keterangan saat sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (8/8/2014). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu terkait gugatan Pilpres 2014 oleh pasangan Prabowo-Hatta.
YLBHI berdiri pada 28 Oktober 1970 atas inisiatif mendiang Adnan Buyung Nasution yang didukung penuh oleh Gubernur Jakarta kala itu, Ali Sadikin.

Dikutip dari laman ylbhi.or.id, pendirian YLBHI di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru.

YLBHI kemudian mendirikan kantornya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Pendirian YLBHI bertujuan untuk memberikan bantuan hukum terkait kemiskinan struktural yang membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan.

Berpijak dari kondisi tersebut, YLBHI hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Semasa pemerintahan Presiden Soeharto, peran YLBHI menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim otorianisme Orba. Selain itu, YLBHI juga menjadi simpul dan lokomotif bagi gerakan pro demokrasi di Indonesia.

Selain sebagai lembaga yang tetap konsisten memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi dan HAM, YLBHI juga menjadi tempat lahirnya organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai gerakan penyeimbang negara.

Baca juga: YLBHI Masih Tunggu Puslabfor Mabes Polri Periksa Penyebab Kebakaran Kantornya

Indonesia Corruption Watch, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), hingga Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (K3JHAM), adalah beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya merupakan desk-desk tersendiri dan dikelola langsung oleh YLBHI.

Hingga kini, YLBHI masih konsisten mengawal demokrasi dan penuntasan kasus HAM di masa lalu. Mulai dari pelanggaran HAM Timor Timur, kasus Tanjung Priok, Penghilangan dan Kekerasan di Aceh dan Papua.

Tokoh

Dalam perjalanannya, YLBHI telah menelurkan pemimpin bangsa yang berasal masyarakat sipil.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com