Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Pendukung Anies Diprediksi Bubar jika MK Tolak Gugatan Paslon 01 dan 03

Kompas.com - 07/04/2024, 10:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan bubar jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan paslon 01 dan 03.

Jamiluddin menduga, PKB dan Nasdem akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Koalisi Perubahan bepeluang bubar bila putusan MK menolak gugatan paslon 01 dan 03. PKB dan Nasdem tampaknya akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Minggu (7/4/2024).

Baca juga: Geramnya Timnas Anies-Muhaimin Saat KPU Anggap Ahli di Sidang MK Tak Bermutu

Jamiluddin menjelaskan, PKB dan Nasdem akan merasa lebih nyaman dan mendapat keuntungan bila bergabung dengan Prabowo-Gibran.

Bagi PKB dan Nasdem, kata dia, masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran akan menguntungkan secara ekonomis dan politis.

"Hal itu akan membawa PKB dan Nasdem lebih stabil dalam mengarungi riak-riak politik Indonesia ke depan," tuturnya.

Sementara itu, Jamiluddin berpandangan PKS akan tetap memilih jalan sebagai oposisi.

Menurutnya, hubungan antara PKS dan Prabowo relatif tidak baik, khususnya ketika Prabowo masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 lalu.

"Jadi, PKS tampaknya tidak akan sejalan dengan Prabowo. Gap di antara mereka tampaknya masih sangat lebar, sehingga sulit menyatu dalam waktu dekat," jelas Jamiluddin.

Baca juga: Ketua KPU Sebut Ahli dan Saksi Kubu Anies-Ganjar Tak Berkualitas

Maka dari itu, Jamiluddin melihat ada peluang PKS dan PDI-P menjadi oposisi.

Dia menyebut dua partai tersebut memiliki ideologis, sehingga akan lebih militan bila menjadi oposisi.

Sementara itu, Jamiluddin mengingatkan bahwa oposisi tetap diperlukan dalam sebuah negara.

"Tanpa oposisi yang kuat, tentu check and balances akan melemah. Hal ini akan menjadi peringatan dini bagi meredupnya demokrasi di Indonesia," imbuhnya.

Diketahui, PKB menyebut mereka tidak punya pengalaman menjadi oposisi.

Di sisi lain, Nasdem telah menyambut Prabowo secara hangat, dan blak-blakan mereka punya peluang bergabung ke Prabowo-Gibran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Nasional
Jaksa Ungkap Ada Transferan Rp 2,01 Miliar dari SYL ke Rekening Penitipan KPK

Jaksa Ungkap Ada Transferan Rp 2,01 Miliar dari SYL ke Rekening Penitipan KPK

Nasional
Sudirman Said Puji Sosok Sohibul Iman yang Diusung PKS Jadi Bakal Cagub Jakarta

Sudirman Said Puji Sosok Sohibul Iman yang Diusung PKS Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com