4 Menteri Jokowi Sudah Dipanggil MK, Usmad Hamid: Itu Tidak Cukup

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) perlu memanggil sejumlah menteri lain untuk mengklarifikasi seputar dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Menurut Usman, pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat (5/4/2024), belumlah cukup untuk menjawab isu politisasi bansos oleh Jokowi di wilayah tersebut.

"Saya kira pertanyaan-pertanyaan hakim kemarin atau hari ini yang mencecar, misalnya, kenapa bantuan sosial kebanyakan diberikan di Jawa Tengah? Saya kira itu tidak cukup dijawab oleh para menteri, apalagi hanya empat menteri," ujar Usman dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat.

Adapun empat menteri Jokowi yang dipanggil MK ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta MK Panggil Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

Selain keempat menteri tersebut, Usman mengatakan, setidaknya ada delapan hingga 13 menteri lain yang dapat dimintai keterangan seputar politisasi bansos di Jawa Tengah.

"Masih ada delapan menteri atau bahkan 13 menteri secara total yang mengetahui atau yang bisa dimintai keterangan terkait penyaluran bantuan sosial yang lebih diprioritaskan di dalam Jawa Tengah," kata Usman.

Selain itu, Usman menyadari bahwa Jawa Tengah merupakan basis suara dari PDI Perjuangan (PDI-P) yang dalam Pilpres 2024 mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Karena itu, masifnya penyaluran bansos di Jawa Tengah tak lain bertujuan untuk menggerus suara Ganjar-Mahfud dan beralih ke pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Hampir seluruh pengamat politik, para sarjana politik mengetahui bahwa Jawa Tengah basis ideologis dari PDI-P dan itu dimaksudkan penyaluran bantuan sosial itu untuk mempengaruhi suara basis ideologis PDI-P yang semestinya (masuk) nomor 3 menjadi (beralih) pasangan nomor 2," jelas dia.

Baca juga: Usman Hamid Sebut MK Tampak Yakin Jokowi Cawe-cawe di Pilpres

Sebagai informasi, MK memanggil empat menteri KIM untuk bicara seputar politisasibansos oleh Jokowi serta pengerahan anggaran negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, sebagaimana didalilkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam gugatannya ke MK.

Kedua kubu mempersoalkan, salah satunya, mengapa anggaran perlindungan sosial melonjak dibandingkan dua tahun sebelumnya, bahkan hampir menyamai jumlah saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020.

Mereka juga mempersoalkan keterlibatan aktif Jokowi dalam membagikan langsung bansos tersebut, utamanya berkaitan kunjungan kerja Kepala Negara ke Jawa Tengah yang intensitasnya lebih tinggi ketimbang wilayah lainnya selama masa kampanye Pemilu 2024.

Namun dalam persidangan tersebut, keempat menteri Jokowi kompak menyatakan bahwa penyaluran bansos sama sekali tak terkait Pilpres 2024.