Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana Pertemuan Puan dan Prabowo, Sekjen PDI-P: Kapasitasnya sebagai Ketua DPR

Kompas.com - 02/04/2024, 21:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini belum bisa menyampaikan terkait sikap partainya terhadap pemerintahan selanjutnya, apakah akan menjadi oposisi atau koalisi.

Menurut dia, rencana pertemuan Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto tidak dapat lantas diartikan bahwa PDI-P tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan ke depan.

Sebab, keputusan itu bakal disampaikan sesudah mempertimbangkan berbagai hal.

"Sikap dari PDI Perjuangan kan bisa terlihat dari rekam jejaknya, terkait dengan mau berada di dalam atau luar pemerintahan. Karena itu keputusan strategis, nanti akan dipertimbangkan dengan melibat berbagai variabel-variabel politik, ekonomi, sosial budaya dan suasana kebatinan rakyat," kata Hasto ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: Hasto Ungkap Jokowi Sempat Utus Menteri Agar Megawati Serahkan Kursi Ketum PDI-P

Dia menilai, tak jadi soal jika Puan bertemu dengan Prabowo sebelum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, kapasitas Puan saat bertemu dengan Prabowo sebagai Ketua DPR RI.

"Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR, memang harus mengadakan pertemuan dengan seluruh anak bangsa, terhadap seluruh tokoh politik nasional, baik yang pro maupun kontra," kata Hasto.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini mengatakan, Megawati dan Prabowo selama ini juga kerap bertemu.

 

Oleh karena itu, menurut Hasto, tak ada masalah terkait rencana pertemuan kedua tokoh politik itu pasca-Pilpres 2024.

Ia lantas mencontohkan pertemuan serupa pada Pilpres 2014. Saat itu, Prabowo menjadi lawan dari capres PDI-P, Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemenang pilpres.

"Kita kan sudah terbiasa, bahkan 2014 ketika Pak Prabowo dalam pemilihan presiden kalah, itu kita adakan pertemuan, Ibu Mega juga sama," ujar dia.

Baca juga: Soal Rencana Megawati dan Prabowo Bertemu, Sekjen PDI-P: Prioritas Kami Lakukan Upaya Hukum

Kendati begitu, ia menekankan bahwa pertemuan pasca-Pilpres 2024 antara Megawati dan Prabowo memungkinan untuk terlaksana setelah semua perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

"Maka mengingat tahapan-tahapan ini masih berjalan, tentu untuk Ibu Mega dan Pak Prabowo enggak ada persoalan untuk bertemu, tapi tentu saja momentum yang tepat adalah setelah seluruh tahapan MK dan proses hukum yang dilakukan PDI Perjuangan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan Megawati Soekarnoputri akan digelar setelah proses sidang gugatan di MK.

Namun, sebelum bertemu Megawati, menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI ini, Prabowo akan lebih dulu bertemu dengan Puan Maharani.

"Sebelum (Prabowo Subianto) bertemu Ibu Megawati, didahului pertemuan dengan Mbak Puan. Itu nanti setelah sidang MK," katanya kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/4/2024).


Hal ini lantas dipandang sebagai sinyal partai banteng moncong putih itu tidak jadi oposisi dalam pemerintahan ke depan.

Spekulasi itu semakin gencar berembus mana kala Puan diketahui menghadiri acara buka puasa bersama di rumah Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com