Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IM 57+ Institute: Mana Mungkin Publik Ikuti Imbauan KPK jika Ketuanya Jadi Tersangka

Kompas.com - 31/03/2024, 19:53 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute M Praswad Nugraha menyebut, masyarakat sulit mengikuti imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika banyak terjadi kasus rasuah di lembaga tersebut.

Praswad menuturkan, imbauan tidak menerima gratifikasi maupun korupsi harus disertai contoh.

Namun, beberapa waktu terakhir justru terjadi kasus dugaan pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, perkara pemerasan eks Ketua KPK Firli Bahuri, hingga aduan Jaksa KPK berinisial TI diduga memeras saksi Rp 3 miliar.

“Mana mungkin publik mengikuti apabila Ketua KPK menjadi tersangka pemerasan, Jaksa diperiksa karena permintaan uang 3 miliar,” kata Praswad dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (31/3/2024).

Baca juga: Alasan KPK Periksa Bos Perusahaan Pakaian Dalam di Kasus Korupsi Kementan

Persoalan lainnya seperti penyidik yang terbukti menerima uang untuk mengurus perkara juga turut mempengaruhi respons publik terhadap imbauan KPK.

Menurut dia, tidak cukup hanya mengimbau pejabat dan masyarakat tidak menerima dan memberi gratifikasi.

“Himbauan akan bisa diikuti ketika ada contoh yang baik dari KPK,” ujar mantan penyidik KPK tersebut.

Praswad juga menyebut, pencegahan gratifikasi tidak cukup hanya dengan mengimbau.

Baca juga: Jaksa KPK yang Dilaporkan Peras Saksi Rp 3 Miliar Dikembalikan ke Kejaksaan Agung

KPK harus berani mengusut korupsi yang dilakukan pejabat tinggi negara.

“KPK harus terang dan jelas dalam implementasi kebijakan melalui penindakan,” tutur Praswad.

KPK rutin menerbitkan imbauan kepada masyarakat dan penyelenggara negara agar tidak memberi dan menerima gratifikasi pada momentum Hari Raya Idul Fitri.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir KPK terus menerus diterpa skandal korupsi di internal lembaga mereka sendiri.


Menjelang akhir tahun lalu misalnya, eks Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, puluhan pegawai Rutan KPK juga terlibat dalam pungutan liar terhadap tersangka korupsi. Pungutan itu menyangkut penyelundupan handphone hingga makanan.

Terbaru, seorang Jaksa KPK berinisial TI dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena diduga memeras saksi Rp 3 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com