4 Menteri Jokowi yang Diusulkan Kubu Anies dan Ganjar Dihadirkan di Sidang MK, Siapa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju diusulkan hadir dalam sidang sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Usul tersebut datang dari dua kubu penggugat hasil pilpres, yakni pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurut kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, penting untuk meminta keterangan dari para menteri tersebut terkait program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah Presiden Joko Widodo menjelang hari pemungutan suara Pilpres 2024.

Sebab, baik kubu Anies maupun Ganjar mendalilkan adanya politisasi bansos untuk pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Kubu Prabowo Tak Takut Menteri Jokowi Dihadirkan di Sidang, Sebut Dalil soal Bansos Tak Relevan

Lantas, siapa saja menteri Jokowi yang diusulkan untuk hadir memberikan keterangan di sidang MK?

Kubu Anies-Muhaimin mengusulkan empat nama menteri untuk dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres di MK guna memberikan keterangan terkait bansos. Keempatnya yakni, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

"Kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim, untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Koordinator Perekonomian RI guna didengar keterangannya dalam persidangan ini Yang Mulia," kata Kuasa Hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, di hadapan Majelis Hakim MK dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Menyusul Anies-Muhaimin, kubu Ganjar-Mahfud juga mengajukan permintaan yang sama. Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 itu meminta MK menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial dalam sidang.

"Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Kami juga ingin ajukan permohonan yang sama," kata Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam persidangan di MK, Kamis (28/3/2024).

“Tapi karena (Menkeu) sudah diajukan Pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan Pemohon 1. Demikian juga dengan usulan Pemohon 1 untuk menteri sosial. Paling tidak dua kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital. Kami mohon perkenan majelis hakim mengabulkan," ujarnya lagi.

Baca juga: Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami Fine-fine saja, tapi...

Anggota Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Refly Harun, mengatakan, keterangan para menteri sangat penting untuk membuktikan dugaan politisasi bansos oleh pemerintah Jokowi yang didalilkan pihaknya.

Keterangan Menteri Keuangan misalnya, dibutuhkan untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan sosial. Selanjutnya, Menteri Sosial dapat memberikan penjelasan mengenai distribusi bansos.

Sebab, Mensos Risma sempat mengaku tak banyak dilibatkan dalam distribusi bansos jelang hari pemungutan suara Pilpres 2024.

Sementara, Menteri Airlangga dan Mendag Zulkifli Hasan bisa dimintai keterangan atas pernyataan mereka beberapa waktu lalu yang mengaitkan bansos pemerintah dengan pribadi Jokowi.

“Jadi bansos dikaitkan dengan Jokowi, Jokowi dikaitkan dengan Gibran (putra sulung Jokowi, cawapres nomor urut 2 pasangan capres Prabowo Subianto)," kata Refly dalam program Kompas Petang Kompas TV, Jumat (29/3/2024).