Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Ganjar Mahfud Sebut "Abuse of Power" Terkoordinasi Jokowi Bikin Suara Prabowo-Gibran Melesat

Kompas.com - 27/03/2024, 22:33 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menuding Presiden Joko Widodo melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi di Pilpres 2024.

Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Annisa Ismail menyebut penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi yang dilakukan Jokowi membuat perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melesat.

"Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran," kata Annisa dalam sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud: Abuse of Power Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Annisa menerangkan, model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa. Dalam praktiknya, program ini diatribuasikan kepada sosok pribadi Jokowi.

Menurutnya, ada tiga poin yang membuat program bansos diatribusikan kepada sosok pribadi Jokowi.

Pertama, bansos yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa.

Dalam hal ini, kata Annisa, program bansos menjadi penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa.

Baca juga: Sebut Ada Penyelundupan Hukum Terkait Pencalonan Gibran, Pengacara Ganjar-Mahfud Kutip Pernyataan Yusril

"Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei LSI pasca-Pilpres 2024," ujar Annisa.

Kedua, bansos diatribusikan kepada sosok Jokowi sebagaimana disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan maupun Ketua Umum Partai Golkar yang merangkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pernyataan keduanya mengenai program bansos, Annisa menuturkan, seolah diafirmasikan dengan pembagian bansos langsung oleh Jokowi di berbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia.

Baca juga: Ganjar: Agenda Reformasi Tidak Boleh Dikangkangi

Ketiga, pengatribusian Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam hal program bansos terbukti dari pernyataan Zulkifli Hasan yang menyebut program bansos berasal dari Jokowi dan karenanya perlu memilih Gibran selaku anak Jokowi.

Tak hanya pernyataan Zulkifli Hasan, Annisa juga menukil pernyataan Gibran sendiri yang pernah menyampaikan akan melanjutkan seluruh program Jokowi yang ada, termasuk program bansos.

"Dengan pengatribusian ini, maka terjadi penjangkaran di benak masyarakat bahwa paslon nomor 2 adalah pasangan yang dipilih oleh Presdien Joko Widodo," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com