Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: 171 Kader Kepala Daerah Siap Maju Kembali pada Pilkada 2024

Kompas.com - 26/03/2024, 05:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sebanyak 171 kader PDI-P yang menjabat kepala daerah pada periode sebelumnya siap maju kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Dari total kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru satu periode, yang siap untuk bertanding pada bulan November itu jumlahnya juga sangat signifikan, itu hampir 200," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Jadi yang tadinya 171 calon kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, itu yang baru satu kali menjabat," kata dia.

Baca juga: PDI-P Belum Bahas Kandidat Pilkada DKI 2024, Tunggu Hasil Gugatan MK

Hasto mengungkapkan bahwa pencalonan kepala daerah itu merupakan modal baik dari peningkatan perolehan kursi PDI-P di tingkat DPRD kabupaten/kota.

"Kenaikan perolehan kursi PDI Perjuangan, jadi di tingkat kabupaten/kota, perolehan kami justru meningkat dari 2.806 pada tahun 2019, menjadi 2.823 atau naik 17 kursi," ujar dia.

Hasto juga mengatakan, saat ini perolehan kursi ketua DPRD di tingkat kabupaten/kota untuk PDI-P menjadi 152 kursi.

Untuk posisi wakil ketua DPRD, PDI-P memperoleh 157 kursi untuk kabupaten/kota.

"Sehingga kalau kami mengukur eksistensi PDI Perjuangan, di tengah gempuran yang sangat dahsyat, itu di tingkat kabupaten kota, ditinjau dari perolehan wakil ketua DPRD, dan ketua DPRD, itu eksistensi kami itu 60 persen terhadap 514," tutur Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.


Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa pemungutan suara Pilkada digelar pada 27 November 2024.

Baca juga: KPU Lantik Ratusan Komisioner Baru di 1 Provinsi dan 37 Kabupaten/Kota Jelang Pilkada dan Sengketa MK

Pada hari tersebut, seluruh daerah di Indonesia akan secara serentak memilih calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota.

“Untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilakukan pemungutan suara serentak pada 27 November 2024,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com