Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Apresiasi KPU Tepat Waktu Rampungkan Rekapitulasi Pemilu 2024

Kompas.com - 20/03/2024, 21:25 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akhirnya menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional tepat waktu.

UU Pemilu mewajibkan KPU RI menetapkan hasil pemilu secara nasional paling lambat 35 hari setelah pencoblosan atau dalam hal ini 20 Maret 2024.

"Kami dari Komisi II memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, juga dimonitor oleh teman-teman DKPP, juga pemerintah selama ini," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, ketika menyambangi Kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam, jelang penetapan hasil Pemilu 2024.

Baca juga: Bertemu Jelang Pengumuman KPU, Prabowo-AHY Disebut Tak Bahas Politik

Ia menyinggung bahwa Pemilu 2024 sudah dipersiapkan 2,5 tahun lamanya dengan berbagai dinamika yang terjadi selama tahapannya.

Doli menganggap bahwa pelaksanaan pemilu relatif lancar pada umumnya.

"Bahkan 20 Maret ini kan tadi ada juga orang yang khawatir, bisa enggak 20 Maret selesai', Alhamdulillah selesai," kata dia.

Ia juga tidak mengambil pusing soal rangkaian aksi unjuk rasa yang digelar belakangan ini serta pernyataan-pernyataan yang menyatakan menolak hasil pemilu.

"Saya kira kalau ada aksi, demonstrasi, kita ini kan negara demokratis ya, silakan saja masyarakat menyampaikan atau mengekspresikan aspirasinya," ujar politikus Golkar tersebut.

"Tetapi kan kalau kemudian ditemukan kecurangan dan sebagainya, silakan saja diadukan dan ditempatkan pda koridor yang pada aturan tadi, kalau sengketa administratif ke Bawaslu, kemudian kalau ada sengketa hasil itu ke Mahkamah Konstitusi," kata Doli.

Baca juga: Kondisi Terkini Demo di KPU RI, Massa Berangsur-angsur Membubarkan Diri

Provinsi Papua dan Papua Pegunungan menjadi dua wilayah terakhir yang dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional oleh KPU RI tepat pada hari terakhir.

Penghitungan suara 2 wilayah itu sebelumnya sempat mengalami dinamika dan hambatan yang cukup berarti, sehingga rekapitulasi tingkat provinsi di 2 wilayah itu baru bisa dirampungkan kemarin dan dini hari tadi.


Pada rekapitulasi tingkat nasional, beberapa saksi partai politik juga sempat memprotes bahwa mereka belum mendapatkan formulir salinan D.Hasil rekapitulasi sebelum para jajaran KPU provinsi itu terbang ke Jakarta untuk menghadiri rekapitulasi tingkat nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com