Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Golkar Minta Jatah Menteri Lebih dari 5, Airlangga: Lihat Hasil Hari Ini Dulu

Kompas.com - 20/03/2024, 20:24 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku akan melihat hasil resmi Pemilu 2024 terlebih dahulu terkait jatah kursi menteri untuk Golkar

Sebelumnya, Airlangga beberapa hari lalu menyampaikan, Golkar minimal meminta 5 kursi menteri.

Adapun KPU baru akan menetapkan hasil resmi Pilpres dan Pileg 2024 malam ini.

"Kita lihat saja hasil hari ini," ujar Airlangga saat ditemui di rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Soal Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, PAN: Kami Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Airlangga enggan berbicara lebih jauh terkait jatah kursi menteri bagi Golkar.

Sebab, kata dia, hasil Pemilu 2024 saja belum ditetapkan secara resmi.

"Belum resmi jadi ditunggu saja," ucapnya.

Terkait jatah 5 kursi menteri yang disebutkan beberapa hari lalu, Airlangga menyebut yang terpenting semua aman.

"Yang penting aman," imbuh Airlangga.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didasari pada kinerja dan dukungan pada pelaksanaan Pilpres 2024.


Baca juga: Soal Permintaan 5 Kursi Menteri, Airlangga: Masih Dalam Pembahasan, Kita Tunggu Pengumuman KPU

Dasco merespons Partai Golkar yang meminta jatah kursi menteri minimal lima. Dasco menegaskan, partai-partai yang bekerja maksimal bisa mendapat lebih dari lima.

"Kalau ada minta jatah menteri berapa pun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu pilpres," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi, Senin (18/3/2024).

"Nah, sehingga jangankan lima, kalau kita nilai kerjanya maksimal, mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com