Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamendagri Wempi Wetipo Lolos Jadi DPR RI Dapil Papua Pegunungan

Kompas.com - 20/03/2024, 19:25 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Wempi Wetipo menjadi salah satu yang diprediksi bakal lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Pemilu 2024.

Hal ini diketahui usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) Provinsi Papua Pegunungan dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2024) sore.

Diketahui, Dapil ini hanya memperebutkan tiga kursi di DPR RI.

Berdasarkan metode penghitungan sainte lague, Wempi yang merupakan calon legislatif (caleg) nomor urut 1 dari PDI-P memperoleh 163.775 suara.

Adapun dua kursi lainnya diperoleh oleh Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: PDI-P Harap John Wempi Wetipo Jadi Wamendagri Bisa Bangun Papua Lebih Baik

Partai Nasdem menempatkan Robert Rouw, seorang petahana anggota DPR RI dengan perolehan 259.063 suara.

Sedangkan PAN menempatkan Paulus Ubruangge dengan perolehan suara 94.823.

Berikut ini daftar caleg yang diprediksi lolos ke parlemen dari Dapil Papua Pegunungan:

1. NasDem total 482.364 suara
Robert Rouw 259.063 suara

2. PDI-P total 202.726 suara
Wempi Wetipo 163.775 suara

3. PAN total 189.105 suara
Paulus Ubruangge 94.823 suara.

Sementara itu, berikut ini perolehan suara partai politik di Provinsi Papua Pegunungan

PKB total 47.981
Gerindra total 1.064
PDIP 202.726
Golkar 9.866
NasDem 482.364

Partai Buruh 97
Partai Gelora 1.256
PKS 145.353
PAN 189.105
Partai Demokrat 90.227

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 96.512
PPP 6.750

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com