Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Kompas.com - 19/03/2024, 19:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana merespons adanya dugaan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih terkait dengan hak angket pemilihan umum (pemilu).

Kedua menteri PKB yang bertemu Presiden Jokowi adalah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Menurut Ari, publik sebaiknya tidak perlu berspekulasi ke mana-mana soal pertemuan pada Senin (18/3/2024) tersebut.

"Tidak perlu berspekulasi kemana-mana. Sampai saat ini, beliau berdua adalah menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada dibawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi," ujar Ari saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (19/3/2024).

"Pertemuan antara Presiden dengan menteri-menterinya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja," katanya menegaskan.

Baca juga: Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Terlebih, menurut Ari, Mendes Abdul Halim sudah menyampaikan ke media bahwa pertemuan itu adalah inisiatifnya dengan Menaker untuk mohon waktu menghadap Presiden.

Selain itu, Ari mengatakan, Mendes juga sudah menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan dengan Kepala Negara, yakni tidak ada menyoal hak angket pemilu.

"Tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali. Yang dibicarakan antara lain, melaporkan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di kementerian yang dipimpin beliau berdua," ujar Ari.

"Selain itu, beliau berdua menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan izin untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024. Dan juga disinggung capaian suara beliau berdua dan suara PKB secara nasional," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Sebelumnya, Mendes Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin kemarin.

Dalam pertemuan itu, kedua menteri tersebut melaporkan hasil suara PKB dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Sekaligus juga tadi kita melaporkan ke Pak Presiden, karena tadi laporan terkait dengan pileg artinya kita juga melaporkan terkait perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur," ujar Abdul Halim usai pertemuan.

"Sehingga penambahan kursi PKB secara nasional tidak hanya di Jawa. Kita pecah telur di Sumatera, kita pecah telur di DKI Jakarta I dan DKI Jakarta II. Kita pecah telur di NTB I. Kemarin (2019) kita NTB cuma satu dapil sekarang dua dapil kita, PKB, dapet. Dan penambahan pecah telur di Sulawesi Tenggara ," katanya lagi.

Sekaligus, menurut Abdul, dirinya dan Ida Fauziah meminta arahan dari Kepala Negara untuk pengabdian jabatan selanjutnya.

Abdul Halim dan Ida Fauziyah juga membicarakan soal format pemilu yang paling sesuai untuk Indonesia di masa yang akan datang.

Baca juga: Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com