Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Kompas.com - 19/03/2024, 11:07 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara mengenai ramainya aksi unjuk rasa yang mewarnai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024

Menjelang tenggat penetapan hasil Pemilu 20 Maret 2024, massa makin ramai mendatangi KPU dan menyuarakan soal pemilu curang. 

Anggota KPU August Mellaz pun buka suara soal tuntuan massa. Ia mengatakan, proses penghitungan suara yang dilakukan lembaganya sudah sangat terbuka.

"Yang bisa kita jawab adalah proses yang sedemikian terbuka, proses yang kami lakukan bisa dicek oleh siapa pun," kata Mellaz di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Pimpin Demo di KPU, Eks Danjen Kopassus Soenarko: Sutradara Kecurangan Pilpres 2024 Ini Jokowi!

Ia menyebut, transparansi sudah diterapkan sejak awal rekapitulasi, tepatnya ketika rapat pleno penghitungan suara luar negeri dimulai.

Menurut Mellaz, rapat-rapat pleno terbuka yang dilakukan KPU pusat lantas menjadi inspirasi bagi PPLN dan kecamatan-kecamatan saat menghitung hasil pemungutan suara.

"Prosesnya sedemikian terbuka dan itu kemudian menjadi satu benchmark untuk PPLN, dan kemudian ditiru situasi yang sama untuk kecamatan, rekap-rekap pleno yang terbuka di kecamatan sampai kabupaten kota, kemudian provinsi dan sekarang nasional," tuturnya.

Baca juga: Mengenal Sosok Eks Danjen Kopassus Soenarko yang Demo di KPU, Pernah Dituduh Makar pada Masa Pilpres 2019

Di sisi lain ia menyebut, unjuk rasa menjelang hasil akhir rekapitulasi pemungutan suara adalah hal yang normal yang wajar.

Unjuk rasa serupa juga pernah terjadi di Pemilu tahun 2019.

"Unjuk rasa kan sudah ada kalau dilihat pemilu-pemilu sebelumnya sama proses-proses rekapitulasi menjelang penetapan, kan pasti ada unjuk rasa. Tapi itu bagian yang normal saja," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com