Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puncak Arus Mudik Lebaran 2024 Diprediksi pada 5-7 April, Arus Balik 14-15 April

Kompas.com - 18/03/2024, 18:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memprediksi, puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 masehi akan jatuh pada 5-7 April 2024, sedangkan puncak arus balik akan jatuh pada 14-15 April 2024.

"Puncak mudik diperkirakan terjadi tanggal 5-7 April 2024 dan arus balik tanggal 14-15 April 2024," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy seusai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/1/2024).

Muhadjir menuturkan, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 193,6 juta atau naik sekitar 60 persen dibandingkan jumlah pada tahun lalu.

Baca juga: Petugas Damkar Diminta Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Sebelum Warga Mudik

Ia menyebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membuka 6 ruas jalan tol secara fungsional untuk menunjang arus mudik Lebaran tahun ini.

Tiga ruas tol di antaranya di Pulau Jawa, yakni Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Cikeas-Cibitung, Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Ruas Kutanegara-Sadang dan, Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Ruas Colomandu-Klaten.


Sementara itu, tiga ruas lainnya ada di Sumatera, yaitu Tol Bangkinang-Koto Kampar, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Tebing Tinggi-Sinaksak, serta Tol Indrapura-Kisaran Seksi 2 Lima Puluh-Kisaran 32,15 kilometer.

"Semuanya akan diharapkan sudah bisa dilalui secara fungsional. Hanya mohon diwaspadai tentu saja adanya kerawanan-kerawanan terutama cuaca," ujar Muhadjir.

Baca juga: Mudik Gratis Naik Kapal Pelni, Ada Kuota 13.012 Penumpang

Bagi pemudik yang menggunakan angkutan umum, Muhadjir mengimbau agar membeli tiket dan melakukan check-in secara online demi mengurangi antrean.

"Jangan sampai datang ke stasiun atau tempat penyeberangan itu belum membawa tiket, karena nanti akan mengalami kesulitan, karena sekarang sudah ada prosedur yang sudah kita atur jauh lebih rapih dibanding tahun-tahun yang lalu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com