Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Golkar yang Minta Jatah Menteri, Demokrat: Enggak Boleh Selebrasi Sebelum Wasit Tiup Peluit

Kompas.com - 18/03/2024, 18:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengingatkan Partai Golkar untuk tidak berselebrasi sebelum wasit meniup peluit sebagai pertanda berakhirnya sebuah pertandingan.

Hinca merespons Golkar yang meminta jatah menteri minimal 5 kursi. Adapun KPU belum secara resmi menetapkan hasil Pilpres 2024.

"Demokrat memandang perlu untuk selesaikan dulu pertandingan ini kan seperti layaknya pertandingan kan sebelum wasit meniup peluit, ya enggak boleh selebrasi. Tunggulah dekat, beberapa menit lagi tanggal 20 (Maret) selesai," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Demokrat: Biarkan Pak Prabowo Ambil Keputusan

Hinca berharap, setelah proses rekapitulasi oleh KPU selesai, partai pendukung bisa mempersiapkan kabinet yang akan datang.

Dia menyebut, presiden dan wapres terpilih pasti akan membicarakan kabinet bersama-sama dengan parpol pendukung.

Hinca mengingatkan bahwa Demokrat sudah punya pengalaman selama 10 tahun membentuk kabinet sendiri.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjadi Presiden pada 2004-2014.

"Demokrat berpikiran bahwa Demokrat itu berpengalaman 2 kali membentuk kabinet. Ketika 10 tahun kita berpemerintahan itu juga termasuk mendengarkan kawan-kawan yang dulu kita sebut ada namanya Setgab, Sekretariat Gabungan. Setgab itu untuk menampung kawan-kawan semua berbicara, memikirkan dan bagaimana menjalankan pemerintahan," tutur dia.

"Nah saya berharap juga semangat atau pengalaman kami yang dulu itu dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo untuk merangkul ini, kan beliau itu juga adalah merangkul gitu. Di situ bicarakan," ucap Hinca.

Baca juga: Golkar Nilai Tak Perlu Bentuk Tim Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

Sementara itu, Hinca memamerkan bahwa Demokrat memiliki kader yang mumpuni untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Terkait berapa banyak jatah menteri yang diberikan, Hinca menegaskan harus dibahas bersama Prabowo-Gibran.

"Jadi soal jumlahnya, soal banyaknya, soal siapa, tentu harus dibicarakan lah sama-sama. Dan saya yakin sekali Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memanggil dan berdialog," ucap dia.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas TV, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menilai bahwa partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

Mereka pun meminta jatah kursi 5 menteri.


Airlangga mengeklaim, 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com