Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Curang di Pilpres 2024, TKN Sebut Akan Buktikan Lebih Banyak Kecurangan di Kubu Anies dan Ganjar

Kompas.com - 18/03/2024, 18:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Echo (Hukum dan Advokasi) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hinca Pandjaitan meyakini pihaknya sama sekali tidak curang dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hinca mengatakan, kalaupun ada kecurangan dari kubu 02, itu pasti hanya kecurangan kecil saja.

"Kalau dari kita adakah kecurangan? Menurut kita, kecurangan kita tidak ada. Kalaupun ada hal-hal kecil yang dianggap standar saja, atau kecil saja, karena besarnya republik ini. Jumlah 800.000 TPS, dan seterusnya, dan tingkat kesulitan, dan itu juga cukup banyak," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Hinca menjelaskan, jika kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menghadirkan kecurangan Prabowo-Gibran, maka TKN akan menyiapkan lebih banyak kecurangan dari kubu 01 dan 03.

Baca juga: Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Disorot Komite HAM PBB, Kubu Prabowo: Berlebihan

Politikus Partai Demokrat ini pun mempersilakan pihak lain untuk membuktikan kecurangan yang dituduhkan kepada Prabowo-Gibran.

"Begitu kesempatan kami nanti membuat kesempatan kontra untuk membuktikan. Kami akan buktikan dengan sebaliknya, lebih banyak kecurangan itu dari sana (kubu Anies dan Ganjar)," kata Hinca.

Meskipun demikian, Hinca menegaskan bahwa TKN Prabowo-Gibran siap dalam menghadapi gugatan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia mengatakan, TKN sudah membentuk tim kuasa hukum yang lengkap beserta dengan ahli hukum tata negara dan ahli pemilu.

Baca juga: Pemilu Ulang di Kuala Lumpur: Banyak WNI Tak Gunakan Hak Pilih, Prabowo-Gibran Menang

Hinca juga memamerkan ada ahli hukum seperti Otto Hasibuan dan Yusril Ihza Mahendra di pihaknya.

"Di TKN ini banyak ahli ahli hukum yang sangat dikenal, ada Otto Hasibuan, ada Profesor Yusril Ihza Mahendra, ada kami anak-anak Komisi III (DPR) yang juga para lawyer-lawyer," ujar Hinca.

Oleh karena itu, Hinca meminta kepada kubu Anies dan Ganjar untuk membiarkan saja Prabowo-Gibran menjalankan pemerintahan ke depan setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Saya kira ketika peluit ditiupkan sudahlah, bersalaman aja. Meskipun itu hak untuk maju ke MK, tapi jaraknya (suara) jauh sekali. Meskipun itu hak, saya imbau untuk sudahlah, duduk kita. Kita tunggu lagi lima tahun yang akan datang bertanding lagi. Hari ini kita beri kesempatan yang menang untuk menjalankan pemerintahan," katanya.

Baca juga: Rekapitulasi Suara 128 PPLN Selesai, Prabowo-Gibran Unggul di Luar Negeri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com