[POPULER NASIONAL] Penjelasan Kepala BMKG soal Gempa Megathrust di Jakarta | Kembalikan Jakarta kepada Warganya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan mengenai penjelasan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati soal gempa megathrust yang akan mengguncang Jakarta menjadi artikel populer di Kompas.com, Minggu (17/3/2024).

Pemberitaan populer lainnya terkait artikel berjudul "Kembalikan Jakarta kepada Warganya".

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal langsung mengumumkan hasil pemilu usai merampungkan rekapitulasi suara pada lima provinsi tersisa, Senin (18/3/2024).

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Viral Video Kepala BMKG Sebut Gempa Megathrust Lumpuhkan Jakarta, Ini Penjelasan Dwikorita

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membantah narasi dalam video di TikTok yang menyebutkan bahwa DKI Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megathrust.

Dwikorita meluruskan, video yang viral itu telah dipenggal oleh pihak tidak bertanggung jawab sehingga dapat dimaknai berbeda oleh warganet.

Hal itu dinilai mampu menimbulkan keresahan masyarakat.

"(Video) itu adalah rekaman saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR-RI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta," ungkap Dwikorita dalam keterangan tertulis, Minggu (17/3/2024).

"Saya tengah memberi penjelasan kepada anggota dewan mengenai alasan perlunya pembangunan Gedung Operasional Peringatan Dini Tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) di Bali," lanjut dia.

Baca selengkapnya: Viral Video Kepala BMKG Sebut Gempa Megathrust Lumpuhkan Jakarta, Ini Penjelasan Dwikorita

2. Kembalikan Jakarta kepada Warganya

Argumentasi pemerintah tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan mantan ibu kota yang ditinggalkan cenderung kontradiktif.

Di satu sisi, ancaman Jakarta "tenggelam" dijadikan argumentasi environmental mengapa Jakarta harus ditinggalkan.

Namun di sisi lain, pemerintah bertekad menjadikan Jakarta sebagai kawasan ekonomi bisnis yang diperluas sampai ke Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi) dan diwacanakan akan diposisikan di bawah wewenang dewan pengelola yang ditunjuk oleh presiden ataupun langsung berada di bawah wakil presiden.

Jadi pemerintah ingin meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota, namun tak mau melepaskan cengkeramannya dari Jakarta secara politik dan kekuasaan. Sangat kontradiktif.

Padahal jika ingin Jakarta berkembang pesat sebagai kawasan ekonomi bisnis pascaditinggalkan, maka idealnya Jakarta harus diberi keleluasaan secara bisnis dan ekonomi.