Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Harga Bahan Pokok Masih Tinggi, Said Abdullah: Skema Impor Harus Diperbaiki

Kompas.com - 17/03/2024, 20:36 WIB
Aningtias Jatmika,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan harga beberapa bahan kebutuhan pokok yang masih tinggi, termasuk bahan pangan yang ditopang dari suplai impor.

Tak hanya itu, sejumlah bahan pokok juga sulit didapat. Bahkan, Indonesia harus bersaing dengan negara lain untuk mendapatkannya.

“Harga beras di pasar internasional masih (cenderung) tinggi walaupun ada tren penurunan (harga) sekitar 8 dollar AS (jika) dibanding Februari 2024, yakni dari 19 dollar AS menjadi 17 dollar AS per kuintal. Namun, harga ini, masih terbilang tinggi ketimbang 2022 dan 2023,” jelas Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (17/3/2024).

Sementara, harga gula di pasar internasional berkisar 22 dollar AS per pound. Harga ini lebih tinggi jika dibandingkan 2023 yang mencapai 18-22 dollar AS per pound.

Baca juga: Pemerintah Berencana Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Said Abdullah: Perlu Kajian yang Matang

Kemudian, beberapa bahan pangan lain, seperti jagung, kedelai, gandum, dan daging, di pasar internasional juga menunjukkan tren penurunan harga.

“Tren penurunan harga itu seharusnya dapat menjadi kesempatan pemerintah untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Apalagi, saat terjadi peningkatan permintaan pada momen Ramadhan dan Idul Fitri,” tegas Said.

Said menilai, untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, pemerintah dapat melakukan impor dengan perbaikan skema. Skema kuota yang selama ini digunakan sebaiknya diubah menjadi skema tarif untuk menjaga kegiatan impor.

Selain itu, pemerintah juga perlu menggelar operasi pasar berskala besar. Sebab, setiap kenaikan harga pangan memicu daya beli.

“Daya beli rakyat yang menurun akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebab, lebih dari 50 persen ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga,” ucap Said.

Lebih dari itu, pemerintah juga perlu memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) dapat dijangkau oleh rumah tangga miskin dan sangat miskin.

Baca juga: Catat 529.792 Suara, Said Abdullah Dulang Suara Caleg Tertinggi Nasional

“Kenaikan harga kebutuhan pokok akan menyulitkan kondisi perekonomian mereka. Program bansos diharapkan (dapat) menjadi peredam dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi,” kata dia.

Said juga menekankan, urusan pangan pokok jangan hanya menjadi slogan jangka panjang. Pemerintah sendiri telah membentuk berbagai lembaga dan badan yang mengurusi pangan. Namun, peta jalan untuk mencapai kemandirian pangan belum serius dijalankan.

“(Hal yang) lebih menyedihkan, urusan pangan dijadikan komoditas politik pada pemilihan umum (pemilu). Orang miskin menjadi aset elektoral,” ujar Said.

Said berharap, hal tersebut tidak terulang. Sebab, menurutnya, bangsa Indonesia tak akan maju jika urusan pangan tidak tuntas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Bagikan Buku Tulis Usai Shalat Jumat di Cempaka Putih Jakpus

Kaesang Bagikan Buku Tulis Usai Shalat Jumat di Cempaka Putih Jakpus

Nasional
Megawati Wajibkan Seluruh Caleg Terpilih PDI-P Ikuti Sekolah Hukum

Megawati Wajibkan Seluruh Caleg Terpilih PDI-P Ikuti Sekolah Hukum

Nasional
Jokowi Wanti-wanti 50 Juta Petani Akan Kekurangan Air karena Kondisi Iklim

Jokowi Wanti-wanti 50 Juta Petani Akan Kekurangan Air karena Kondisi Iklim

Nasional
Sido Muncul Kembali Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award

Sido Muncul Kembali Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award

BrandzView
Menko Airlangga Sebut Rp 39 Triliun Digelontorkan untuk Kendalikan Inflasi

Menko Airlangga Sebut Rp 39 Triliun Digelontorkan untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Parpol Koalisi Ingin Kaesang Maju Pilkada Meski Dilarang Jokowi, Zulhas: Agar Bisa Menang

Parpol Koalisi Ingin Kaesang Maju Pilkada Meski Dilarang Jokowi, Zulhas: Agar Bisa Menang

Nasional
Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

Nasional
Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

Nasional
7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

Nasional
Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Nasional
Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

Nasional
Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Zulhas Usul Ridwan Kamil Jadi Cagub Jakarta

Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Zulhas Usul Ridwan Kamil Jadi Cagub Jakarta

Nasional
Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan Berencana Produksi 314.190 Butir Ekstasi

Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan Berencana Produksi 314.190 Butir Ekstasi

Nasional
Jokowi Minta Pemda Riset 'Smart Agriculture'

Jokowi Minta Pemda Riset "Smart Agriculture"

Nasional
Kurs Rupiah Rp 16.300, Gubernur BI: Semua Baik, Stabil, Diapresiasi Presiden

Kurs Rupiah Rp 16.300, Gubernur BI: Semua Baik, Stabil, Diapresiasi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com