Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Zackir L Makmur
Wartawan

Gemar menulis, beberapa bukunya telah terbit. Suka catur dan humor, tertawanya nyaring

Usulan Jokowi Jadi Ketua Koalisi: Uji Kesehatan Demokrasi

Kompas.com - 17/03/2024, 07:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MUNCULNYA usulan agar Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik telah menjadi perbincangan menarik dalam ranah politik Indonesia.

Usulan ini tidak hanya menciptakan kehebohan di kalangan elite politik, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendalam tentang dinamika politik dan kesehatan demokrasi di negara ini.

Pada dasarnya, usulan ini mencerminkan strategi politik yang cermat dari pihak-pihak yang ingin memperkuat posisi mereka dalam panggung politik.

Jokowi sebagai figur sentral dalam politik Indonesia, memiliki potensi untuk menjadi pemersatu bagi berbagai kepentingan politik yang beragam.

Dengan memimpin koalisi partai politik, Jokowi dapat mengonsolidasikan dukungan politik dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin negara.

Namun, di balik potensi kekuatan politik yang dimiliki Jokowi, muncul pula kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kesehatan demokrasi.

Ada kekhawatiran bahwa dengan memegang jabatan ketua koalisi partai politik, Jokowi akan memiliki kendali lebih besar atas proses politik dan keputusan yang dibuat di tingkat partai.

Hal ini dapat mengarah pada konsolidasi kekuasaan yang berlebihan dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi, seperti pembatasan kebebasan politik dan pluralisme.

Selain itu, usulan ini juga memunculkan pertanyaan tentang keadilan politik dan kesetaraan akses terhadap kekuasaan politik.

Dengan memegang jabatan presiden, Jokowi telah memiliki wewenang besar dalam mengambil keputusan politik dan mengendalikan arah kebijakan negara.

Ditambah lagi posisi ketua koalisi partai politik di atas jabatan presiden, ada potensi bahwa kekuasaan politik akan terpusat pada satu individu, hal ini bisa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.

Usulan menjadi ketua koalisi

Di tengah gejolak persaingan politik, muncul usulan agar Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik. Usulan ini memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak.

Di satu sisi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa belum ada pembicaraan detail mengenai usulan tersebut. Pernyataannya menyoroti fokus partai politik pada rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Namun di sisi lain, ada dukungan dari sejumlah pihak seperti Grace Natalie dari PSI dan Jeffrie Geovannie, Ketua Dewan Pembina PSI. Mereka mengusulkan agar Jokowi memimpin koalisi partai politik untuk mewujudkan visi Indonesia emas.

Namun, usulan ini tak luput dari kritik, seperti dari PKS, yang menilai tak logis dan berpotensi merusak tatanan demokrasi.

Argumen yang diajukan oleh pendukung dan penentang usulan ini mencerminkan keragaman pandangan dalam politik Indonesia.

Pendukungnya percaya bahwa kepemimpinan Jokowi dapat mempersatukan partai-partai politik, dan mengarahkan mereka menuju visi bersama untuk Indonesia lebih baik.

Namun, di sisi lain, penentangnya merasa bahwa usulan tersebut mengganggu prinsip-prinsip demokrasi. Dan berpotensi mengonsolidasikan kekuasaan secara berlebihan di tangan satu individu.

Maka implikasi dari usulan ini sangat besar tergantung pada bagaimana reaksi dan tindakan selanjutnya dari berbagai pihak.

Jika usulan tersebut diterima, ini bisa mengubah dinamika kekuatan politik di Indonesia dan mengarahkan koalisi partai politik menuju agenda bersama yang lebih terkoordinasi.

Namun, jika ditolak, hal itu dapat menciptakan ketegangan lebih lanjut di antara partai-partai politik dan memengaruhi stabilitas politik negara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com