Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Zackir L Makmur
Wartawan

Gemar menulis, beberapa bukunya telah terbit. Suka catur dan humor, tertawanya nyaring

Usulan Jokowi Jadi Ketua Koalisi: Uji Kesehatan Demokrasi

Kompas.com - 17/03/2024, 07:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MUNCULNYA usulan agar Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik telah menjadi perbincangan menarik dalam ranah politik Indonesia.

Usulan ini tidak hanya menciptakan kehebohan di kalangan elite politik, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendalam tentang dinamika politik dan kesehatan demokrasi di negara ini.

Pada dasarnya, usulan ini mencerminkan strategi politik yang cermat dari pihak-pihak yang ingin memperkuat posisi mereka dalam panggung politik.

Jokowi sebagai figur sentral dalam politik Indonesia, memiliki potensi untuk menjadi pemersatu bagi berbagai kepentingan politik yang beragam.

Dengan memimpin koalisi partai politik, Jokowi dapat mengonsolidasikan dukungan politik dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin negara.

Namun, di balik potensi kekuatan politik yang dimiliki Jokowi, muncul pula kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kesehatan demokrasi.

Ada kekhawatiran bahwa dengan memegang jabatan ketua koalisi partai politik, Jokowi akan memiliki kendali lebih besar atas proses politik dan keputusan yang dibuat di tingkat partai.

Hal ini dapat mengarah pada konsolidasi kekuasaan yang berlebihan dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi, seperti pembatasan kebebasan politik dan pluralisme.

Selain itu, usulan ini juga memunculkan pertanyaan tentang keadilan politik dan kesetaraan akses terhadap kekuasaan politik.

Dengan memegang jabatan presiden, Jokowi telah memiliki wewenang besar dalam mengambil keputusan politik dan mengendalikan arah kebijakan negara.

Ditambah lagi posisi ketua koalisi partai politik di atas jabatan presiden, ada potensi bahwa kekuasaan politik akan terpusat pada satu individu, hal ini bisa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.

Usulan menjadi ketua koalisi

Di tengah gejolak persaingan politik, muncul usulan agar Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik. Usulan ini memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak.

Di satu sisi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa belum ada pembicaraan detail mengenai usulan tersebut. Pernyataannya menyoroti fokus partai politik pada rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Namun di sisi lain, ada dukungan dari sejumlah pihak seperti Grace Natalie dari PSI dan Jeffrie Geovannie, Ketua Dewan Pembina PSI. Mereka mengusulkan agar Jokowi memimpin koalisi partai politik untuk mewujudkan visi Indonesia emas.

Namun, usulan ini tak luput dari kritik, seperti dari PKS, yang menilai tak logis dan berpotensi merusak tatanan demokrasi.

Argumen yang diajukan oleh pendukung dan penentang usulan ini mencerminkan keragaman pandangan dalam politik Indonesia.

Pendukungnya percaya bahwa kepemimpinan Jokowi dapat mempersatukan partai-partai politik, dan mengarahkan mereka menuju visi bersama untuk Indonesia lebih baik.

Namun, di sisi lain, penentangnya merasa bahwa usulan tersebut mengganggu prinsip-prinsip demokrasi. Dan berpotensi mengonsolidasikan kekuasaan secara berlebihan di tangan satu individu.

Maka implikasi dari usulan ini sangat besar tergantung pada bagaimana reaksi dan tindakan selanjutnya dari berbagai pihak.

Jika usulan tersebut diterima, ini bisa mengubah dinamika kekuatan politik di Indonesia dan mengarahkan koalisi partai politik menuju agenda bersama yang lebih terkoordinasi.

Namun, jika ditolak, hal itu dapat menciptakan ketegangan lebih lanjut di antara partai-partai politik dan memengaruhi stabilitas politik negara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Nasional
Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Nasional
Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

Nasional
2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

Nasional
Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com