Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Munas Desember 2024 untuk Ganti Ketum, Golkar: Kalau Ada Urgensi, Baru Munaslub

Kompas.com - 10/03/2024, 16:02 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, musyawarah nasional (Munas) untuk pergantian ketua umum (Ketum) Partai Golkar bakal dilaksanakan pada Desember 2024.

Menurut dia, Munas merupakan agenda rutin partai setiap lima tahun. 

Hanya saja, jika terjadi sesuatu di luar prediksi, maka bisa dilakukan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) sebelum jadwal yang ditetapkan.

"Iya kalau ikutin jadwal sesuai AD/ART yang lima tahun sekali ya itu mestinya Desember. Itu jadwal yang seharusnya. Kecuali ada sesuatu yang di luar prediksi ya. Nah itu bisa terjadi, tapi itu namanya Munaslub. Kalau Munaslub itu beda dengan Munas. Munaslub itu hanya sampai kepengurusannya sampai Desember, baru Munas biasa lagi," ujar Mekeng saat dihubungi, Minggu (10/3/2024).

Baca juga: Bamsoet Ungkap 4 Nama Potensial Calon Ketum Golkar di Munas 2024, Tak Ada Nama Jokowi

"Jadi Munas itu tidak bisa dimaju mundurin. Karena dia harus lima tahun sekali. Di luar itu adalah Munaslub," sambung dia. 

Mekeng menjelaskan, kalaupun Munaslub Golkar dilakukan, maka kepengurusannya hanya berlaku sampai Desember 2024, untuk kemudian dilakukan Munas sesuai AD/ART.

Dia lantas membeberkan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya Munaslub Golkar, di antaranya ketum berhalangan atau tersandung kasus hukum.

"Wah itu banyak. Misalnya faktor ketumnya berhalangan tetap, atau ketumnya berhadapan dengan status hukum. Ini kan hal-hal yang diusulkan oleh daerah ya. Diusulkan oleh pengurus daerah kabupaten maupun provinsi. Baru dilaksanakan (Munaslub)," jelas Mekeng.

Maka dari itu, jika tidak ada sesuatu yang urgent, maka tidak bisa tiba-tiba dilakukan Munaslub Golkar.

Baca juga: Tiga Menteri Jokowi Disebut Berpeluang Jadi Calon Ketum Golkar di Munas 2024

Dia menegaskan, perlu ada alasan yang jelas untuk mendasari Munaslub Golkar.

"Jadi kalau tidak ada sesuatu yang urgent, ini daerah akan susah mau minta tiba-tiba Munaslub. Itu kan tidak bisa tiba-tiba begitu. Harus ada alasannya. Enggak bisa misalnya kalau saya mau jadi ketum sekarang nih. Terus saya bilang, 'sudah, kita Munaslub deh.' Enggak bisa. Yang usulkan Munaslub siapa? Daerah. Daerah bilang, 'memang ada urgensi apa Pak Mekeng mau jadi ketum?' Kalau mau jadi ketum ya nanti pada saat Munas," beber dia. 

Sementara itu, Mekeng memastikan internal Golkar saat ini solid di bawah kepengurusan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Menurut dia, tidak ada urgensi untuk melaksanakan Munaslub Golkar, sehingga Munas akan berjalan sesuai jadwal pada Desember 2024.

"Kita sekarang mikirin berapa perolehan kursi kita. Terus nanti bagaimana komposisi di DPR nya. Bagaimana alat kelengkapan dewan-nya, bagaimana kalau nanti kabinet," imbuh Mekeng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com