AHY minta Kader Demokrat Bantu Jokowi "Soft Landing" Akhiri Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta para kadernya ikut mengawal agar Presiden Joko Widodo bisa menyelesaikan pemerintahannya dengan baik.

Baginya, hal itu merupakan salah satu tugas utama Demokrat yang tinggal punya waktu 8 bulan sebagai partai politik (parpol) di dalam pemerintahan.

“Sama-sama kita kawal agar pemerintahan Presiden Jokowi bisa menuntaskan tugas-tugas dan program-programnya, bisa soft landing,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3/2024),

Selain itu, ia pun memerintahkan para kadernya untuk mempersiapkan transisi menuju pemerintahan ke depan.

AHY mengatakan, Demokrat mesti membantu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menata berbagai program ke depan setelah nantinya dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Insya Allah Bapak Prabowo jika pada saatnya nanti secara resmi ditetapkan sebagai Presiden RI lima tahun ke depan, Demokrat ada di fase-fase yang penting ini,” papar dia.

Terakhir, putra sulung Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mendorong kadernya untuk menyampaikan pada masyarakat alasan Demokrat bergabung ke Kabinet Indonesia Maju.

Sebab, banyak pihak yang masih meragukan peran Demokrat di pemerintahan setelah sebelumnya, selama 9 tahun menjadi partai politik (parpol) oposisi.

“Sejatinya 8 bulan ini atau pascapemilu itu adalah sebuah masa transisi, betul? Sebuah masa yang penting dan strategis, termasuk juga kritis,” tutur AHY.

“Mengapa? Kalau pilot, dari (cerita) mereka yang tahu, bagaimana (masa) kritisnya (pesawat) itu sesaat sebelum landing, maupun ketika akan take off,” imbuh dia.

Diketahui Demokrat saat ini telah bergabung dengan sejumlah parpol koalisi pemerintah.

Hal itu ditandai dengan dilantiknya AHY oleh Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, 21 Februari 2024.