Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Nilai Ridwan Kamil Lebih Cocok Jadi Menteri PUPR Ketimbang Maju Pilkada

Kompas.com - 08/03/2024, 18:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil lebih cocok menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ketimbang maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di DKI Jakarta atau Jawa Barat.

Hal ini disampaikan ketika ditanya tentang Ridwan Kamil yang digadang maju dalam Pilkada 2024 di antara dua provinsi tersebut.

"Kalau saya sih, inginnya Pak RK (Ridwan Kamil) jadi menteri. Bagus kok. Dan yang cocok itu Menteri PUPR," kata Bamsoet ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Golkar Bebaskan Ridwan Kamil Pilih Maju Pilkada Jabar atau DKI Jakarta

Kendati demikian, Bamsoet enggan mengomentari pilihan yang nanti diungkapkan oleh Ridwan Kamil soal keputusan politiknya.

"Kalau menurut saya, tergantung keinginan Pak RK saja. Hehe," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily menginginkan Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jawa Barat bukan DKI Jakarta.

"Saya sebagai Ketua Partai Golkar Jawa Barat menilai lebih baik Pak Ridwan Kamil menjadi calon Kepala Daerah di Jawa Barat saja," tegas Ace saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Kendati begitu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menyebutkan, tidak ada surat penugasan spesifik kepada Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat saja.

Baca juga: Golkar Ingin Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Bersaing Sehat Menuju Pilkada DKI

"Memang tidak ada surat penugasan spesifik untuk Pak Emil. Beliau diberikan pilihan antara Jawa Barat dan DKI Jakarta," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil dan Ketua DPD DKI Jakarta Ahmed Zaki adalah dua kader yang disiapkan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Doli menyatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar akan mengevaluasi dan memperhatikan elektabilitas mereka dalam menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon gubernur.

"Menjelang penetapan nanti DPP akan mengevaluasi, termasuk melihat elektabilitas keduanya. Mana yang paling baik, itu yang akan dicalonkan oleh Golkar," kata Doli kepada Kompas.com, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Saat Heru Budi Penasaran Soal Isu Disandingkan dengan Ridwan Kamil di Pilkada DKI

Doli mengakui Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki sudah mendapatkan mandat dari DPP Golkar untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com