Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Danpuspom Ungkap Pelanggaran Prajurit TNI yang Meningkat Selama 2023 Terkait Disiplin dan Penganiayaan

Kompas.com - 08/03/2024, 13:44 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengungkapkan terjadi peningkatan pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI pada periode 2022-2023.

Yusri menyebut bahwa pelanggaran prajurit yang paling menonjol adalah masalah kedisiplinan, penganiayaan, hingga desersi.

Menurut Yusri, pelanggaran penegakan ketertiban yang terjadi pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, dari 1.040 pelanggaran menjadi 1.048 atau naik 0,76 persen.

Sementara itu, pelanggaran yustisi yang terjadi di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, dari 1.101 perkara menjadi 892 perkara, atau turun 18,98 persen.

"Jadi pelanggaran yang terjadi sepanjang tahun 2023 kemarin adalah yang menonjol adalah tentang disipilin dan tata tertib. Kemudian, untuk pidananya, yang menonjol adalah penganiayaan, disersi, dan THTI (tidak hadir tanpa izin)," ujar Yusri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Puspom TNI Klaim Tidak Ada Prajurit yang Langgar Netralitas Selama Pemilu 2024

Untuk tahun 2024, Yusri mengakui sejauh ini memang sudah ada beberapa pelanggaran yang melibatkan anggota TNI.

Hanya saja, menurut dia, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah penanganan.

"Evaluasinya dengan adanya beberapa pelanggaran yang masih terjadi, tentunya kita sebagai Polisi Militer mengevaluasi, tentunya dengan metode pendekatan yang paling efektif untuk menekan angka pelanggaran tersebut," kata Yusri.

Salah satunya upayanya adalah Puspom TNI kembali menggelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi pada tahun 2024.

Yusri mengatakan, Operasi Gaktib dan Yustisi 2024 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan prajurit yang disiplin dan berwibawa.

"Sasarannya meliputi meningkatkan disiplin dan tata tertib serta kepatuhan hukum prajurit TNI baik perorangan maupun kesatuan; mewujudkan prajurit TNI yang memiliki jiwa patriot sejati yang PRIMA (profesional, responsif, integratif, modern, adaptif)," ujar Yusri.

Baca juga: Puspom TNI Sebut Motif Penyerangan Mapolres Jayawijaya oleh 5 Prajurit Sedang Didalami

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com