Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Pertemuan Jusuf Kalla dan Megawati Disiapkan Bertahap

Kompas.com - 07/03/2024, 20:20 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto mengatakan, pertemuan Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden Kelima RI, Megawata Soekarnoputri dengan Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla masih terus diupayakan.

"Ini bertahap sedang dilakukan," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Hasto mengatakan, sebelum bertemu Kalla, Megawati telah menerima beberapa tokoh politik lain.  

Baca juga: Ditanya Kapan Bertemu Megawati Terus, Jusuf Kalla: Nantilah Nanti, Capek...

Namun, kata Hasto, pertemuan itu dilakukan secara tertutup untuk menghindari kebisingan informasi yang menutup substansi pertemuan.

"Karena kami menghindari kebisingan yang tidak perlu, sehingga pertemuan secara tertutup dengan banyak tokoh telah dilakukan dan akan dilakukan Ibu Megawati," kata Hasto.

Ia juga menyebut telah bertemu dengan Kalla di acara dialog di Universitas Indonesia hari ini.

Dalam pertemuannya, Hasto menyampaikan beragam aspek terkait kecurangan pemilu.

Menurut Hasto, evaluasi dan kritik terhadap pemilu harus dilakukan karena dikhawatirkan berulang di mas adepan.


Baca juga: Masih Tunggu Pertemuan dengan Megawati, Kalla: Bu Mega Konsolidasi Dulu

"Sekiranya tidak dilakukan review secara menyeluruh, penyelidikan secara menyeluruh, buat apa pemilu-pemilu yang akan datang, karena nilai demokrasi, etika dan hukum itu telah dikerdilkan," tuturnya.

Selain itu, Hasto juga menyampaikan terima kasih karena Kalla telah memberikan kritik pedas penyelenggaraan pemilu dengan menyebut yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia.

"Kami berterima kasih juga atas tanggapan-tanggapan, komentar-komentar Pak Kalla yang mencoba menegakkan pilar demokrasi ini agar kembali pada rel kedaulatan rakyat," tandasnya.

Adapun kabar rencana pertemuan Kalla dan Megawati berembus pascapencoblosan pada pemilihan presiden 2024.

Baca juga: Hak Angket Diragukan Terealisasi, Jusuf Kalla: Belum Apa-apa Sudah Ragu

Dalam pemilu, Kalla mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Megawati membawa PDI-P mengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kedua pasangan kalah suara dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, berdasarkan berbagai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Nasional
MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com