Akui Aturan Tak Ideal, MK Janji Maksimalkan 14 Hari Putus Sengketa Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengakui tenggat waktu 14 hari yang dimiliki Mahkamah untuk memutus sengketa pilpres tidak ideal.

Namun, ia berjanji akan melakukan yang terbaik dalam waktu sesingkat itu.

Adapun tenggat waktu singkat ini merupakan aturan Pasal 475 UU Pemilu.

Sebagai perbandingan, tenggat waktu bagi MK memutus sengketa pileg maksimal 30 hari dan sengketa pilkada maksimal 45 hari.

"Dalam batas penalaran yang wajar, bisa enggak MK secara komprehensif menangani itu? Dengan berbagai, katanya, kompleksitas kecurangan atau anggapan-anggapan ada kecurangan, bisa enggak dengan waktu 14 hari kira-kira paling enggak dua perkara (sengketa diputus)?" ujar Suhartoyo kepada wartawan, Rabu (6/4/2024) malam.

"Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan. Di luar itu kan kadang-kadang itu instrumen yang di luar kemampuan kami," kata dia.

Baca juga: Hasil Pemilu Berpotensi Digugat ke MK, KPU Siapkan Pengacara dan Tim Hukum

Suhartoyo menyampaikan, sepanjang pengalaman sengketa pilpres sebelumnya, ada banyak sekali permintaan untuk menghadirkan saksi.

Para pemohon juga bisa saja menyampaikan puluhan hingga ratusan dalil kecurangan.

"Kita bisanya hanya mendengar 15 saksi kan. Iya kan? Yang 2019 coba ingat. Nah sekarang (misalnya) ada 1.000 dalil, saksinya harus 1.000, kapan kita mau periksa 1.000 saksi itu?" ucap dia.

Padahal, kata dia, setiap dalil harus dibuktikan di persidangan. Sementara itu, pembuktian bisa berasal dari banyak alat bukti, baik surat, keterangan saksi, hingga ahli.

Di sisi lain, dimensi penyelenggaraan pilpres sangat luas dan kompleks.

Tak seperti sengketa pileg yang terbatas pada cakupan dapil tertentu, atau pilkada pada cakupan provinsi dan kabupaten/kota tertentu saja, sengketa pilpres mencakup seluruh penjuru Tanah Air.

"Apa kita mau mendengar 100 saksi, kapan waktunya, 14 hari? Apalagi dua perkara misalnya, bagi dua saja 7 hari kerja dan 7 hari kerja (masing-masing harus sudah putus)," ujar Suhartoyo.

Baca juga: Tim Hukum Yakin Ganjar-Mahfud Ajukan Sengketa Pilpres ke MK

Ia berharap, kekurangan yang timbul karena minimnya waktu yang tersedia bagi Mahkamah dimaklumi.

"Memang ada hal-hal di luar kemampuan MK," kata dia.