Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara PSI Melonjak, Bawaslu Dianggap Bisa Proaktif Menyelidiki

Kompas.com - 04/03/2024, 19:32 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) didorong bersikap aktif terkait dengan peningkatan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Menurut Peneliti Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya Yoes Kenawas, jika peningkatan persentase suara PSI dianggap janggal maka mesti ada upaya penyelidikan menyeluruh buat membuktikan hal itu.

Sebab menurut hasil hitung cepat (quick count) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 oleh sejumlah lembaga survei, perolehan suara PSI diperkirakan tidak bakal mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat seluruh data yang dikumpulkan. Ini ranahnya Bawaslu untuk menanggapi dugaan-dugaan seperti ini. Bawaslu bisa proaktif sebenarnya," kata Yoes saat dihubungi pada Senin (4/3/2024).

Baca juga: Pengamat Sebut Lonjakan Suara PSI Tak Lazim, Bisa Bikin Rakyat Tak Percaya KPU

Yoes yang juga sempat terlibat dalam proses hitung cepat menyatakan tidak mengetahui faktor di balik peningkatan suara PSI.

"Kami pun enggak tahu kenapa perolehan suara PSI bisa melonjak drastis berdasarkan hasil hitung KPU," ujar Yoes.

Yoes menyarankan supaya jika terdapat pihak-pihak yang menduga terjadi penggelembungan suara PSI, maka mereka mesti memeriksa seluruh data mentah perolehan suara dalam proses penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau ada dugaan penggelembungan, harus ada audit/pemeriksaan menyeluruh terhadap data-data mentah yang di-submit ke sistem KPU. Saya enggak bisa berspekulasi mengapa ada peningkatan suara yang sedemikian drastis," ucap Yoes.

Baca juga: Indikasi Penggelembungan Suara PSI, Bawaslu: Masih Kami Cermati


Sebelumnya diberitakan, KPU) RI membantah adanya penggelembungan suara untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pileg DPR RI 2024.

Melonjaknya publikasi suara PSI di dalam situs pemilu2024.kpu.go.id disebut akibat kesalahan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang bukan merupakan dasar yang sah untuk penghitungan suara.

"Tidak ada terjadi penggelembungan suara, yang ada adalah ketidakakuratan teknologi OCR (optical character recognition) dalam membaca foto formulir model C.HASIL plano. Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," kata anggota KPU RI, Idham Holik, kepada Kompas.com, Senin (4/3/2024).

"Sejak awal, sesuai rekomendasi Bawaslu, bahwa Sirekap harus diakurasi datanya sesuai data formulir model C.Hasil plano dan data itu sedang dalam proses akurasi. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang," jelas dia.

Baca juga: Rekapitulasi Dilanjut, Terkuak Sebab Kejanggalan Suara PSI di Taipei

Di sisi lain, berdasarkan penelusuran Kompas.com, suara PSI dalam Sirekap tercatat lebih besar dari formulir model C di beberapa TPS.

Contohnya, di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Terdapat perbedaan suara PSI di TPS 006, di mana suara partai yang mestinya nol menjadi 30 (hanya suara partai).

Di TPS tersebut, perolehan suara total PSI menurut formulir model C sebesar 16 (suara partai+caleg). Namun, menurut Sirekap, perolehan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep itu (suara partai+caleg) mencapai 46 suara.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) KPU, pada hari ini pukul 18.00 WIB, perolehan suara PSI sebesar 3,13 persen atau 2,404,457 suara.

Baca juga: Desak Bawaslu Selidiki Lonjakan Suara PSI, Formappi: Itu Suara Manusia Bukan Hantu

Sampai saat ini data yang masuk melalui Sirekap KPU terkait pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mencapai 542,215 dari 823,236 tempat pemungutan suara (TPS), atau 65,86 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com