Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekecewaan Sumarsih kepada Jokowi Urungkan Niatnya Berhenti Aksi Kamisan

Kompas.com - 02/03/2024, 08:35 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis hak asasi manusia (HAM) sekaligus penggagas aksi Kamisan, Maria Catarina Sumarsih, merasa kecewa ketika Presiden Joko Widodo menyematkan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Sebab, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pernah memutuskan memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran karena terbukti terlibat penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 menjelang lengsernya Presiden Soeharto.

“Pemberian gelar kehormatan bintang empat kepada Prabowo Subianto terasa aneh. Seorang jenderal yang diberhentikan oleh sebuah dewan yang berkompeten dan sah, telah dilakukannya. Kini patut dipertanyakan, ada ‘kepentingan pribadi’ Presiden Jokowi begitu sigap memberikan gelar kehormatan,” ujar Sumarsih kepada Kompas.com, Kamis (29/2/2024) petang.

Baca juga: Massa Aksi Kamisan Bacakan Petisi Tolak Dukung Prabowo-Gibran

Sumarsih yang merupakan ibunda dari Norma Irmawan alias Wawan, mahasiswa Atma Jaya korban Tragedi Semanggi I, menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memutar balik semangat reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan gerakan mahasiswa pada 1998.

Sumarsih juga mengingatkan kepada Jokowi bahwa Kepala Negara pernah mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satunya penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

“Video yang memberitakan Prabowo membentuk Tim Mawar untuk melakukan penculikan dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira tentang pemberhentian Prabowo dari kesatuan TNI beredar di masyarakat,” kata Sumarsih.

Sumarsih juga mengutip pernyataan Jokowi ke staf khusus presiden, Fadjroel Rachman, yang yang dimuat Harian Kompas pada 23 September 2021.

“Mas Fadjroel, seperti Mas Fadjroel adalah pejuang reformasi, saya adalah orang yang dilahirkan dari reformasi. Menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, menjadi presiden karena reformasi. Tidak mungkin saya mengkhianati reformasi dan demokrasi,” kata Jokowi ke Fadjroel saat itu.

“Tetapi, justru kini Presiden Jokowi menjadi pengkhianat reformasi dan demokrasi,” tutur Sumarsih.

Baca juga: Massa Aksi Kamisan Ogah Dukung Prabowo-Gibran, Usman Hamid: Bentuk Ekspresi Politik Damai

Sempat ingin berhenti Kamisan

Sumarsih mengakui bahwa dirinya sempat berencana berhenti aksi Kamisan karena percaya Jokowi berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Tragedi Trisakti I yang menewaskan anaknya.

Sumarsih juga sempat berkampanye agar memilih Jokowi pada Pilpres 2014.

“Sebelumnya saya kampanye 'Ayo pilih Jokowi' karena Pak Jokowi memberi pengharapan yang sangat besar bagi saya,” kata Sumarsih.

Jokowi, kata Sumarsih, berkomitmen menyelesaikan perkara penembakan Wawan dan kawan-kawannya dalam perkara Tragedi Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti.

“Termasuk kerusuhan 13-15 Mei 1998, penghilangan orang secara paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, dan 1965. Juga berkomitmen menghapus impunitas seturut dengan yang diperjuangkan dalam Aksi Kamisan,” ucap Sumarsih.

Baca juga: 17 Tahun Aksi Kamisan, Berjuang Menuntut Keadilan sampai Akhir Hayat...

Saat proses penghitungan suara Pilpres 2014, Sumarsih melihat perolehan suara Jokowi unggul. Ia pun yakin mantan Wali Kota Surakarta itu akan menang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Nasional
Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Nasional
Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Nasional
Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Nasional
4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Nasional
Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-mal' di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

Momen Jokowi "Nge-mal" di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

Nasional
Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Nasional
Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Nasional
Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Nasional
Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com