Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: "Insya Allah" "Smelter" PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Kompas.com - 01/03/2024, 22:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, smelter PT Freeport Indonesia yang mengolah tembaga akan beroperasi pada Juni 2024.

Tak hanya mengolah tembaga, menurut Presiden, kemungkinan ada emas yang ikut diolah oleh smelter yang ada di Gresik itu.

"Insya Allah nanti di bulan Juni, pada tahun ini industri smelter PT Freeport yang akan mengolah tembaga dan mungkin juga ada emasnya berton-ton akan mulai beroperasi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (1/3/2024).

Baca juga: Bahlil Minta Perbankan Biayai Pengusaha untuk Bangun Smelter

Saat smelter beroperasi, kata Jokowi, diperkirakan bisa merekrut 15.000-20.000 anak muda Indonesia untuk bekerja di dalamnya.

Selain itu, Indonesia mendapat nilai tambah dari pajak dan dividen .

Kepala Negara juga menyampaikan, sebelumnya selama 55 tahun tembaga yang merupakan hasil alam Indonesia diekspor sebagai bahan mentah oleh PT Freeport.

Presiden menyebut, pemerintah tidak tahu apakah hanya tembaga yang diekspor atau di dalamnya ada emas.

Oleh karena itu, sembilan tahun lalu, Presiden Jokowi meminta agar PT Freeport membangun smelter tembaga.

"Sembilan tahun lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya Industri smelter. Tidak mudah mengajak mereka untuk membangun industri smelter itu. Karena sudah terbiasa mengirim bahan mentah, dikirim ke Jepang, ada yang dikirim ke spanyol," ungkap Jokowi.

"Industri smelter-nya ada di sana. Berarti kita kehilangan nilai tambah, yang pertama, kemudian kedua kita kehilangan yang namanya kesempatan kerja bagi anak bangsa," kata dia.

Baca juga: Peringati BK3N 2024 di Smelter Freeport Gresik, Menaker Ida Tekankan Pentingnya K3 di Tempat Kerja

Karena sulit mengajak PT Freeport membangun smelter, Presiden meminta terlebih dulu agar BUMN membeli saham mayoritas perusahaan tersebut.

Dengan begitu, Indonesia akhirnya punya 51 persen saham mayoritas.

"Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN nya agar industri smelternya segera dibangun," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meninjau progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur pada Kamis (29/2/2024).

Baca juga: Pelajaran dari Kebakaran Smelter Morowali: Keselamatan Kerja Nomor Satu

Ia pun optimistis smelter tersebut akan segera rampung dan beroperasi sesuari target yakni pada Juni 2024 mendatang.

Hal itu berdasarkan progres pembangunan smelter yang berjalan dengan baik.

"Saya sangat senang melihat progres pembangunan smelter yang sudah mencapai tahap akhir. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi mineral dan batubara," ujar Arifin dikutip dari keterangannya, Jumat (1/3/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com