Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Dikabarkan Bakal Bertemu Megawati, Idrus Marham: Kalau Atas Nama Golkar, dalam Kapasitas Apa?

Kompas.com - 29/02/2024, 19:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham mempertanyakan rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 sekaligus politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, pertemuan JK dengan Megawati boleh saja terlaksana asalkan tidak membawa nama Partai Golkar.

"Kalau ketemu, sebagai tokoh, saya kira sebuah keniscayaan dan memang harus ketemu, tetapi kalau misalkan ketemu atas nama Golkar, saya kira dalam kapasitas apa?" kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

"Kalau tidak kapasitas dan posisinya tidak jelas, berarti sangat tidak etis kalau atas nama Golkar," kata dia.

Baca juga: Megawati Dukung Hak Angket Ubah Hasil Pemilu, Mahfud Anggap Bisa Berujung Pemakzulan

Idrus mengaku bahwa JK juga belum pernah menyampaikan ihwal rencana pertemuan tersebut kepada sesama senior partai berlambang pohon beringin ini.

Dia juga yakin, JK tidak akan membawa nama Partai Golkar saat bertemu Megawati.

"Terkecuali ada atas mandat dari Ketua Umum (Airlangga Hartarto). Nah itu baru jelas," ucap Idrus.

Ia juga berharap, jika JK dan Megawati bertemu bakal memunculkan kedamaian dan suasana yang lebih baik pasca-Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Kabar Rencana Pertemuan Megawati-JK, Politikus PDI-P: Akan Sangat Bermanfaat

Sebelumnya diberitakan, politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno mengaku mendengar kabar bahwa Megawati Soekarnoputri akan bertemu JK.

Hal ini disampaikan ketika ditanya soal kebenaran kabar yang beredar di kalangan wartawan tersebut.

"Mendengar (kabar bakal bertemu)," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis (22/2/2024).


Kendati demikian, Hendrawan meminta informasi itu lebih detail dan diperiksa kembali kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Kompas.com sudah berupaya menghubungi Hasto, tetapi belum ada respons.

Hendrawan berharap, Megawati dan JK membahas tentang persoalan bangsa dan negara, jika memang betul kedua tokoh itu bertemu.

"Jika benar bertemu, tentu yang dibahas masalah-masalah aktual terpenting," ujar anggota DPR Fraksi PDI-P ini.

Baca juga: Anies Ungkap Hasil Perbincangan dengan Jusuf Kalla dan Surya Paloh

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Nasional
MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com