KSP Bantah Tom Lembong Soal Beras Mahal karena Dipakai Urusan Politik: Cadangan Bulog Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi III Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Eddy Priyono membantah harga beras mahal karena bantuan sosial (bansos) beras yang dibagikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

Pernyataan itu membantah pernyataan Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (Amin) Thomas Lembong yang menyebut mahalnya beras karena terlalu banyak dipakai untuk urusan politik.

Menurut Eddy, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog masih kuat.

Baca juga: Sudah 6 Bulan Harga Beras di Nunukan Bertahan di Harga Rp 16.000 per Kilogram

"Tidak benar Cadangan Beras Pemerintah terkuras akibat bansos. CBP di Bulog masih kuat, sekitar 1,4 juta ton," kata Eddy kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).

Eddy mengeklaim, beras tersedia di pasar-pasar tradisional dan warung-warung. Hanya saja, ia mengakui, harganya lebih mahal dibandingkan sebelumnya.

Menurut dia, mahalnya harga beras dipengaruhi karena musim tanam mundur akibat fenomena El Nino maupun gagal tanam. Akibatnya, produksi beras pada Januari dan Februari 2024 sedikit.

Baca juga: Beras Saset 200 Gram Seharga Rp 2.500 Disebut Segera Hadir di Pasaran, Ini Kata Bulog

"Januari - Februari ini produksi sedikit. Perhitungan Kementan dan Badan Pangan Nasional Januari dan Februari kita defisit, produksi lebih kecil daripada kebutuhan. Selain itu, biaya produksi di tingkat petani naik," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga membantah harga beras masih naik. Ia meminta awak media melihat dan mengecek langsung ke berbagai pasar, termasuk ke Pasar Induk Cipinang.

Tak hanya di Pasar Induk Cipinang, ia pun meminta pengecekan harga beras dilakukan di Pasar Johar yang merupakan pasar beras.

Baca juga: Harga Beras Sudah Mulai Turun, tapi Masih Mahal

"Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek," kata Jokowi, Rabu.

Sebelumnya diberitakan, Tom Lembong mengkritik kenaikan harga beras akhir-akhir ini. Baginya, hal itu merupakan dampak jika kebijakan pemerintah terlalu banyak dipakai untuk urusan politik.

“Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi,” ujar Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

Ia menuding, harga beras naik karena pemerintahan Jokowi banyak menggunakan stok beras milik Bulog jelang Pemilu 2024, untuk kepentingan politik salah satu kandidat.

Baca juga: Maret 2024, Dinas Perdagangan Ngawi Akan Operasi Pasar Beras Murah di 16 Titik

“Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat, di bulan-bulan pemilu terkait bansos. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” papar dia.

Menurut dia, situasi ini menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga.

“Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya, yang diurus oleh kementerian-kementerian lain,” imbuh dia.