Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Salurkan Santunan bagi 44 Petugas Pemilu yang Wafat dan Kecelakaan, Totalnya Rp 2,6 Miliar

Kompas.com - 27/02/2024, 14:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan santunan senilai total Rp 2,6 miliar kepada 44 petugas ad hoc Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang wafat dan mengalami kecelakaan kerja.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menuturkan, 44 orang itu terdiri dari 35 orang petugas yang meninggal dunia dan sembilan orang yang mengalami kecelakaan kerja.

"Kami laporkan saat ini kami sudah membayarkan santunan sebanyak Rp 2,6 miliar untuk 44 penerima manfaat santunan yang kita berikan," kata Anggoro dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Kemenkes: 14.364 Petugas Pemilu Sakit, Paling Banyak karena Gangguan Pencernaan

Anggoro menjelaskan, santunan itu diberikan kepada ahli waris dari petugas badan adhoc yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menuturkan, dari sekitar 7 juta petugas adhoc yang tercatat se-Indonesia, hanya ada 1.061.428 orang yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, BPJS Ketenagakerjaan hanya menyantuni 35 orang petugas adhoc yang meninggal dunia meski Kementerian Kesehatan mencatat ada 114 orang yang wafat.

"Jadi kalau tadi ada 114 yang meninggal dan hari ini kita memberikan santunan 35, kemungkinan selebihnya adalah belum jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Anggoro.

Ia menyebutkan, sejak awal pihaknya sudah mendorong agar petugas ad hoc maupun pemerintah daerah mendaftarkan para petugas sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna mengantisipasi risiko yang ada.


Baca juga: Pemprov Jatim Beri Santunan Rp 10 Juta untuk Petugas Pemilu 2024 yang Meninggal Dunia

Adapun santunan yang diberikan berjumlah Rp 42 juta bagi yang meninggal dunia ditambah beasiswa sejak pendidikan dini hingga tingig kepada dua orang anak sebesar maksimal Rp 174 juta.

"Ini hanya bagian dari bagaimana kita memastikan bahwa anak-anak tetap bisa dapat sekolah dan para ahli waris tetap dapat melanjutkan kehidupan dengan santunan yang diberikan," kata Anggoro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
PDI-P Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

PDI-P Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Nasional
Blok Rokan Jadi Penghasil Migas Terbesar Se-Indonesia, Jokowi Berikan Apresiasi

Blok Rokan Jadi Penghasil Migas Terbesar Se-Indonesia, Jokowi Berikan Apresiasi

Nasional
Tiru India, Pemerintah Siapkan PP Mudahkan Diaspora Balik ke Indonesia

Tiru India, Pemerintah Siapkan PP Mudahkan Diaspora Balik ke Indonesia

Nasional
Menpan-RB Dorong Kantor Perwakilan RI Terapkan Pelayanan Publik Terintegrasi

Menpan-RB Dorong Kantor Perwakilan RI Terapkan Pelayanan Publik Terintegrasi

Nasional
Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Beri Karpet Merah Dinasti Jokowi

Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Beri Karpet Merah Dinasti Jokowi

Nasional
Kunjungi Kantor Pusat DEC di China, Puan Tekankan Pentingnya Peningkatan Kerja Sama Antarnegara 

Kunjungi Kantor Pusat DEC di China, Puan Tekankan Pentingnya Peningkatan Kerja Sama Antarnegara 

Nasional
Isnaq Rozaq, Peternak Termuda DD Farm Jateng yang Tekun Gapai Mimpi Jadi Musisi

Isnaq Rozaq, Peternak Termuda DD Farm Jateng yang Tekun Gapai Mimpi Jadi Musisi

Nasional
Prabowo Bertemu PM Baru Singapura, Janji Lanjutkan Kerja Sama Bilateral

Prabowo Bertemu PM Baru Singapura, Janji Lanjutkan Kerja Sama Bilateral

Nasional
PDI-P Pertimbangkan Usung Anies di Jakarta jika Diusulkan Akar Rumput

PDI-P Pertimbangkan Usung Anies di Jakarta jika Diusulkan Akar Rumput

Nasional
Sempat Tidak Fit, Megawati Sapa Warga di Kantor PDI-P Ende

Sempat Tidak Fit, Megawati Sapa Warga di Kantor PDI-P Ende

Nasional
Sentil Projo, PDI-P: Pemimpin Partai Lahir dari Kaderisasi, Bukan Berupaya Perpanjang Kekuasaan

Sentil Projo, PDI-P: Pemimpin Partai Lahir dari Kaderisasi, Bukan Berupaya Perpanjang Kekuasaan

Nasional
PDI-P Ingatkan GP Ansor: Spirit NU untuk Merah Putih, Bukan Keluarga

PDI-P Ingatkan GP Ansor: Spirit NU untuk Merah Putih, Bukan Keluarga

Nasional
Profil Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Dikenalkan Sri Mulyani ke Publik

Profil Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Dikenalkan Sri Mulyani ke Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com