Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Di APRC Ministerial Meeting Ke-37, Indonesia Tekankan Pentingnya Teknologi dan Inovasi untuk Penyelamatan Pangan

Kompas.com - 27/02/2024, 12:52 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera menyampaikan, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi penyelamatan pangan (saving food, saving water) dan mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Dia mengatakan itu saat menjadi salah satu delegasi Indonesia yang hadir dalam Asia Pacific Regional Conference (APRC) Ministerial Meeting (MM) ke-37 yang diselenggarakan di Kolombo, Sri Lanka pada Senin-Kamis, 19-22 Februari 2024.

Upaya tersebut dilakukan melalui science, technology, and iInnovation (STI) untuk mencapai SDGs 2: zero hunger, memperjuangkan modernisasi dan digitalisasi akuakultur dan peternakan, serta pertanian presisi untuk transformasi sistem pertanian pangan di kawasan Asia-Pasifik.

Dida mengatakan, untuk mengantisipasi penyelamatan pangan, pemerintah melakukan pengurangan food losses dan food waste

Baca juga: Satgas Pangan Ungkap Penyebab Kelangkaan Beras di Ritel Modern

Untuk mengatasi masalah kritis itu, Indonesia mengidentifikasi arah kebijakan utama, antara lain mempromosikan perubahan perilaku, meningkatkan sistem pendukung, memperkuat peraturan penyelamatan pangan, mengoptimalkan pendanaan, memanfaatkan kehilangan dan limbah pangan, serta mengembangkan studi komprehensif dan pengumpulan data kehilangan dan limbah pangan. 

“Termasuk juga pemanfaatan teknologi digital untuk program Digital Village Initiative,” jelasnya melansir ekon.go.id, Selasa (27/2/2024).

Sejak peluncuran Digital Village Initiative (DVI) Knowledge Platform pada 2022, Indonesia terus mendukung implementasi inisiatif tersebut sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan memberikan dukungan teknis untuk inovasi digital.

Dida juga menyampaikan secara singkat beberapa pelajaran yang diperoleh dari implementasi DVI.

Beberapa pelajaran itu, antara lain pentingnya keterlibatan masyarakat dalam inovasi untuk memastikan inklusivitas, keberlanjutan, dan dampak nyata pada masyarakat, serta akses fisik terhadap infrastruktur dan literasi digital masyarakat harus ditingkatkan untuk mencapai inklusi digital yang lengkap.

Baca juga: Presiden Jokowi: Bantuan Pangan Beras Solusi untuk Hadapi Kenaikan Harga

Sebagai informasi, APRC merupakan forum resmi yang dihadiri para menteri dan pejabat tinggi negara-negara anggota Food and Agriculture Organization (FAO). 

Forum itu mendiskusikan dan menguraikan permasalahan pangan di kawasan Asia Pasifik serta membangun kerja sama untuk penguatan prioritas dan solusi terkait pangan dan pertanian.

Transformasi sistem pangan di Asia Pasifik

Pada kesempatan tersebut, Ketua Delegasi Indonesia yang juga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, Indonesia memainkan peran strategis dalam mendorong transformasi sistem pangan dan pertanian di kawasan Asia Pasifik. 

Hal tersebut terlihat dari bagaimana Indonesia diminta menjadi pembicara dalam tujuh sesi dari total 10 sesi pada pertemuan tersebut. 

Baca juga: Carbon Capture Storage Sebagai Pendorong Perekonomian dan Masa Depan Hijau bagi Indonesia

Moeldoko juga menyampaikan gagasan regenerasi petani sebagai solusi untuk membangun ketahanan pangan di kawasan.

Dia mengatakan, Indonesia berbagi pembelajaran dan mendorong solusi-solusi baru untuk membangun ketahanan pangan bersama. 

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com