Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ditawari Prabowo Gabung, Cak Imin: Saya di Jalur Perubahan

Kompas.com - 23/02/2024, 17:37 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku belum mendapatkan tawaran dari calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk bergabung ke dalam pemerintahan ke depan.

Ia menyebutkan, sampai saat ini posisi PKB masih solid di Koalisi Perubahan.

“Belum ada, enggak ada (tawaran dari Prabowo), enggak ada,” ujar Muhaimin di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Surya Paloh Buka Suara soal Pertemuan dengan Jokowi

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 itu juga meminta tak ada pihak yang berspekulasi sejak dini terkait langkah politik PKB.

Apalagi, jika ada informasi yang menyebutkan adanya tawaran menteri untuk dirinya.

“Jangan berandai-andai lah,” sebut Muhaimin.

Terakhir, ia menekankan belum ada rencana dan undangan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo

Muhaimin menegaskan saat ini posisinya masih sama dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Partai Nasdem serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Saya di jalur perubahan,” imbuh dia.

Baca juga: Nasdem: Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, tapi Tunggu PDI-P

Diketahui PKB dan Partai Nasdem sama-sama masih menjadi bagian dari parpol koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Keduanya tak memilih hengkang dari Kabinet Indonesia Maju, meskipun mengusung Anies-Muhaimin yang membawa narasi perubahan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sementara, Jokowi telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2/2024).

Tapi, Surya mengaku tak ada kesepakatan politik maupun ajakan Jokowi agar Nasdem meninggalkan koalisinya saat ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com