Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PDI-P Pertanyakan Penghentian Rekapitulasi Suara Pemilu

Kompas.com - 19/02/2024, 06:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Politikus PDI-P Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan proses rekapitulasi suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di sejumlah daerah.

Deddy mengaku mendengar kabar bahwa KPU memerintahkan aparat penyelenggara pemilu ke daerah untuk menghentikan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

"Ada informasi di daerah bahwa KPU pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, yang mana hal itu tak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan komisi II DPR,” kata Deddy Yevri, Minggu (18/2/2024), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Minta Bawaslu Investigasi Kejanggalan Rekapitulasi di Sirekap KPU

Situs pemilu2024.kpu.go.id yang menampilkan hasil real count penghitungan suara menunjukkan bahwa tidak ada update penghitungan suara sejak Sabtu (17/2/2024) kemarin pukul 19.30 WIB.

Deddy menuturkan, penghentian sementara proses rekapitulasi sah-sah saja dilakukan apabila berdasarkan alasan force majeure seperti bencana alam atau kerusuhan massa.

Ia menyebutkan, penghentian karena force majeure pun semestinya hanya berlaku di beberapa daerah yang terdampak peristiwa, bukan di seluruh daerah.

"Ini kok kami dapat informasi bahwa penghentian terjadi di seluruh Indonesia,” kata Deddy.

Oleh sebab itu, ia tak heran bila ada yang menduga hal ini menyangkut perolehan suara partai yang bersaing ketat, baik di papan atas untuk memperebutkan posisi puncak maupun papan bawah agar masuk ambang batas parlemen.

Untuk mengatasi kesimpangsiuran dan dugaan tersebut, Deddy berharap KPU untuk segera memberi penjelasan.

Baca juga: PKS Minta KPU Evaluasi Sirekap Karena Data Bermasalah

Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P (TKRPP PDI-P) Deddy Yevri Sitorus.KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P (TKRPP PDI-P) Deddy Yevri Sitorus.
“Kalau dibiarkan, akan banyak yang teriak bahwa kuat kecenderungan KPU sedang melakukan kejahatan kepemiluan kalau dasarnya Sirekap, bukan force majeure yang sebenarnya. Maka kami memohon KPU harus memberikan penjelasan tentang informasi adanya penghentian proses rekapitulasi ini,” kata dia.

Dikutip dari Kompas.id, penghentian rekapitulasi terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya terjadi di Kota Tangerang, Banten.

Ketua KPU Kota Tangerang Qori Ayatullah melalui surat tertanggal 18 Februari 2024 memberitahukan kepada semua PPK bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dijadwal ulang menjadi 20 Februari.

Selain itu, bagi pleno untuk rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang sudah berjalan agar diskors sampai 20 Februari 2024.

Baca juga: Bawaslu Komitmen Awasi Proses Rekapitulasi Pemilu 2024 dengan Strategi Terbaik

Alasan skorsing itu, mengacu pada arahan KPU tertanggal 18 Februari 2024. Alasan lain, untuk memastikan kualitas data Sirekap yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan lebih akurat.

Anggota KPU Idham Holik mengatakan, penghentian ini dilakukan karena KPU sedang fokus melakukan akurasi atau sinkronisasi data yang dipublikasi melalui website dengan data yang tertera di foto formulir model C.

"Seluruh sumber daya di tingkat KPU provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan sinkronisasi data tersebut,” kata Idham dikutip dari Kompas.id.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com