Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Minta KPU Evaluasi Sirekap Karena Data Bermasalah

Kompas.com - 18/02/2024, 12:01 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku menerima banyak masukan dari masyarakat yang menilai data hasil penghitungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akurat.

Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, data yang ditampilkan di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) https://pemilu2024.kpu.go.id/ itu tidak sesuai dengan prosentase suara partai yang masuk.

"Pun jika dijumlahkan perolehan suara partai dan masing-masing calegnya totalnya tidak sinkron dengan yang tertulis di laman tersebut,” tutur Jazuli dalam keterangan resminya, Minggu (18/2/2024).

Baca juga: Drone Emprit Beberkan Mengapa Suara Anies Sempat Melonjak di Sirekap, Lalu Kembali Turun

Jazuli khawatir persoalan data suara parpol itu akan menjadi masalah baru terkait integritas hasil pemilu.

Ia menekankan, setiap suara yang diperoleh partai politik sangat berharga, sehingga KPU harus menjamin akurasi dan validitas sistem hitung mereka.

Menurut Jazuli KPU harus mengevaluasi real count penghitungan suara yang diunggah di situs mereka sendiri.

"Menjelaskan kepada publik mengapa angka-angkanya demikian dan menimbulkan banyak tanya di masyarakat,” ujar Jazuli.

Baca juga: Sistem Sirekap Dinilai KPPS Belum Siap Dukung Pemilu 2024

Jazuli bahkan meminta KPU menutup Sirekap jika lembaga penyelenggara pemilu itu tidak bisa memperbaiki akurasi dan validitas data yang ditampilkan.

Tujuannya, agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat kepada hasil pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Wanti-wanti 50 Juta Petani Akan Kekurangan Air karena Kondisi Iklim

Jokowi Wanti-wanti 50 Juta Petani Akan Kekurangan Air karena Kondisi Iklim

Nasional
Sido Muncul Kembali Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award

Sido Muncul Kembali Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award

BrandzView
Menko Airlangga Sebut Rp 39 Triliun Digelontorkan untuk Kendalikan Inflasi

Menko Airlangga Sebut Rp 39 Triliun Digelontorkan untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Parpol Koalisi Ingin Kaesang Maju Pilkada Meski Dilarang Jokowi, Zulhas: Agar Bisa Menang

Parpol Koalisi Ingin Kaesang Maju Pilkada Meski Dilarang Jokowi, Zulhas: Agar Bisa Menang

Nasional
Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

Nasional
Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

Nasional
7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

Nasional
Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Nasional
Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

Nasional
Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Zulhas Usul Ridwan Kamil Jadi Cagub Jakarta

Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Zulhas Usul Ridwan Kamil Jadi Cagub Jakarta

Nasional
Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan Berencana Produksi 314.190 Butir Ekstasi

Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan Berencana Produksi 314.190 Butir Ekstasi

Nasional
Jokowi Minta Pemda Riset 'Smart Agriculture'

Jokowi Minta Pemda Riset "Smart Agriculture"

Nasional
Kurs Rupiah Rp 16.300, Gubernur BI: Semua Baik, Stabil, Diapresiasi Presiden

Kurs Rupiah Rp 16.300, Gubernur BI: Semua Baik, Stabil, Diapresiasi Presiden

Nasional
PDI-P Gelar Sekolah Hukum untuk Kader, Mahfud MD Jadi Pengajar

PDI-P Gelar Sekolah Hukum untuk Kader, Mahfud MD Jadi Pengajar

Nasional
Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com