Sirekap Dipersoalkan, PKB Sebut Belum Ada Pembahasan Pemanggilan KPU di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut sampai saat ini lembaga legislatif belum membicarakan persoalan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Belakangan banyak pihak mempermasalahkan Sirekap karena data penghitungan hasil pemilu yang tidak akurat.

Cucun mengatakan, DPR sampai saat ini belum membahas masalah Sirekap.

Baca juga: PKS Minta KPU Evaluasi Sirekap Karena Data Bermasalah

“Apakah panja di Komisi II atau pun pansus, atau apa pun juga, sampai sekarang kita belum berbicara,” kata Cucun saat ditemui awak media di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Menurut Cucun, pembahasan sikap yang perlu diambil DPR terhadap Sirekap KPU baru terjadi di masing-masing partai secara terpisah.

Meski demikian, ia menyatakan DPR akan membahas bagaimana pengawasan terhadap penyelenggara pemilu.

Menurutnya, Sirekap harus diawasi, terlepas apakah sistem itu dinilai menguntungkan atau merugikan partai politik tertentu.

“Karena membuat Sirekap ini menggunakan ABPN, fungsi kita pengawasan, itu kita lakukan,” ujarnya.

Baca juga: Drone Emprit Beberkan Mengapa Suara Anies Sempat Melonjak di Sirekap, Lalu Kembali Turun

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta DPR RI memanggil KPU dan meminta mereka menjelaskan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud Karaniya Dharmasaputra mengatakan, tindakan ini harus ditempuh DPR mengingat fungsi DPR sebagai pengawas.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Minta DPR Panggil KPU terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

"Saya kira kita juga memiliki DPR. Nah saya kira, DPR khususnya komisi yang berkepentingan atau yang bertanggung jawab terhadap area ini, saya kira juga sudah seyogyanya kami menghimbau untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya untuk memanggil KPU," kata Karaniya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Lebih lanjut, Karaniya juga meminta KPU audit investigasi data Sirekap yang menurutnya tak sesuai dengan penghitungan di TPS.

Audit, kata dia, harus melibatkan pihak independen. 

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengaku menerima banyak masukan dari masyarakat yang menilai data hasil penghitungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akurat.

Baca juga: Sistem Sirekap Dinilai KPPS Belum Siap Dukung Pemilu 2024

Jazuli mengatakan, data yang ditampilkan di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) https://pemilu2024.kpu.go.id/ itu tidak sesuai dengan prosentase suara partai yang masuk.

"Pun jika dijumlahkan perolehan suara partai dan masing-masing calegnya totalnya tidak sinkron dengan yang tertulis di laman tersebut,” tutur Jazuli dalam keterangan resminya, Minggu (18/2/2024).

Jazuli khawatir persoalan data suara parpol itu akan menjadi masalah baru terkait integritas hasil pemilu.

Baca juga: Sistem Sirekap Dinilai Lemah, Layanan Cloud Disebut Terkoneksi Alibaba di China

Sebagai informasi, dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Gibran Rakabuming Raka, menemukan indikasi kecurangan di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pada saat yang sama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga mendapati adanya sejumlah pelanggaran pemilu, baik di dalam pemungutan maupun penghitungan suara.

Demikian pula KPU yang menemukan adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan pemilu kemarin.