Salin Artikel

PBNU Cabut Penonaktifan Pengurus yang Terlibat Kampanye Capres-Cawapres

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pencabutan surat penonaktifan tersebut dilakukan karena PBNU yakin tidak akan ada masalah yang berarti dalam hasil pemilu 2024 nanti.

"Setelah selesai pemungutan suara dan kita lihat rupanya tidak ada lagi masalah berarti, maka kami mencabut dari teman-teman yang kemarin nonaktif," katanya saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Gus Yahya mengatakan, meskipun hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ditayangkan, ada beragam lembaga survei yang telah merilis hasil hitung cepat.

Dari para ahli statistik itu, Gus Yahya meyakini hasil pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dan tidak akan ada masalah berarti menjelang penetapan pemenang nanti.

"Untuk hasil pemilu ya memang belum ada hasil resmi dari KPU. Tapi kami bukan hidup di tengah hutan kami punya teman teman ahli survei profesional, punya teman dari pihak yang terlibat, seperti saya katakan tadi bahwa dari informasi yang kami terima kami yakin tidak akan ada potensi masalah yang berarti kendepan," imbuh dia.

Gus Yahya juga menilai, jika tiba-tiba ada masalah yang muncul pada pemilu 2024, ada kemungkinan masalah tersebut sengaja dimunculkan.

"Tadi kami melakukan rapat dan mendengarkan berbagai macam informasi, tapi kami tidak melihat potensi masalah yang berarti, semuanya insyaAllah bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah pasti ada yang bikin-bikin, karena sampai sekarang kami melihat tidak ada potensi," tandasnya.

Sebelumnya, PBNU menonaktifkan 64 pengurusnya mulai dari tingkatan Rais Syuriah seperti KH Musthofa Aqil Siradj, Habib Luthfi bin Yahya, sampai Khofifah Indar Parawansa karena terlibat dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Penonaktifan puluhan pengurus itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PBNU Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99//01/2024.

SK itu ditandatangani Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Rais Aam KH. Miftachul Achyar, dan Katib Aam (Sekretaris Umum) Akhmad Said Asrori pada Sabtu (20/1/2024).

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/16/17351111/pbnu-cabut-penonaktifan-pengurus-yang-terlibat-kampanye-capres-cawapres

Terkini Lainnya

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Nasional
Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi 'King Maker' atau Maju Lagi

Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi "King Maker" atau Maju Lagi

Nasional
Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Nasional
Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Nasional
Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Nasional
Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Nasional
Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Nasional
Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Nasional
Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangi Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangi Pilpres

Nasional
Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke