Jalan Terjal Partai Kabah

Gesekan simpatisan PPP di Yogyakarta-Jateng yang biasa dikenal Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dengan simpatisan PDI-P di Jalan Magelang pada Oktober 2023 menjadi pertanyaan banyak pihak. Bukannya PPP dan PDI-P berada dalam satu gerbong koalisi?

Sederetan kasus di atas membuat Partai Kabah acak-acakan dan tak ubahnya menjadi rumah tanpa tuan.

Partai dengan napas Islami ini sering kali terjerat eker-ekeran antar-elitenya, dimulai dari Suryadharma Ali melawan Romahurmuzy.

Periode selanjutnya terjadi perpecahan antara Djan Faridz melawan Romahurmuzy, dan disusul dengan gontok-gontokan antara Suharso Monoarfa dan Mardiono.

Mardiono sekarang menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Sayangnya, tak ada usaha partai dalam melakukan recovery cepat pascaperseteruan internal. PPP tak ada upaya dalam merapatkan kembali pihak-pihak yang berseteru, lebih terlihat memelihara kubu-kubuan yang ada sambil menjalankan organisasi partai.

Partai yang dulunya dikenal dengan partai ulama di masa Orde Baru ini juga jarang sekali mem-branding dirinya sebagai partai Islam.

PPP terlihat semakin jauh dari jaringan ulama pesantren di perdesaan dan dai-dai muda perkotaan. PPP terjebak dalam ambiguitas branding partai tengah atau partai kanan dan tidak memiliki desain strategi kepartaian yang spesifik.

Bahkan, di saat partai-partai Islam lain seperti PKB dan PKS membuka keran menjaring anak-anak muda, terutama generasi milenial dan generasi Z, dengan kampanye masif di media sosial dan pelatihan daring, PPP masih nyaman dengan kampanye model konvensional. Kalaupun ada model milenial, hanya sekadar formalitas belaka.

Kini, PKB dan PKS menikmati investasinya dengan hasil hitung cepat yang sama dari Litbang Kompas. Kedua partai lolos dari parliamentary threshold (PT), di mana masing-masing (data sementara) 10,75 persen untuk PKB dan 8,4 persen untuk PKS.

Hari penentuan

Hitung cepat bukan hasil resmi dalam pemilihan umum, tetapi bisa menjadi penanda elite-elite partai, terutama Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), untuk mengukur hasil suara partai.

Hasil resmi akan dilakukan berjenjang oleh KPU dari kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, dan nantinya dalam rekapitulasi nasional Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Jakarta.

PPP masih punya cukup waktu untuk mengamankan suara yang masuk ke kotak-kotak suara dalam beberapa hari ke depan. Memastikan para saksi terus bekerja mengawal dan mengawasi suara untuk partai.

Meminimalkan celah kecerobohan penyelenggara pemilu serta mengawasi jika ada tindak pidana kecurangan pemiilu.

Saksi-saksi PPP perlu diperkuat agar tidak ada suara partai yang dicurangi. Sebenarnya langkah-langkah ini sudah terlambat, tetapi lebih baik daripada tidak.

Jika kemudian nasib tidak berpihak pada PPP untuk lolos ke Senayan maka ucapan sayonara akan menjadi salam perpisahan yang menyakitkan bagi partai yang lahir di era Orde Baru dan kemudian mengembuskan napas di masa reformasi.