Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cermati Kemungkinan Kecurangan Pemilu, PDI-P Usulkan TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus

Kompas.com - 14/02/2024, 20:03 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengusulkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membentuk tim khusus dalam menginvestigasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyikapi hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei usai pencoblosan pemilu yang digelar, Rabu (14/2/2024) ini.

“Kami akan mengusulkan kepada TPN Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus,” kata Hasto dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Jalan Pengeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Adapun hasil hitung cepat sejumlah lembaga memperlihatkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 2, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul sementara.

Baca juga: Quick Count Pileg 2024 Litbang Kompas Data 17 persen: Gerindra, PDI-P, Golkar Memimpin

Hasto mengungkapkan, DPP PDI-P telah mencermati kemungkinan desain kecurangan pemilu mulai dari hulu sampai ke hilir.

Partai berlambang banteng moncong putih ini berpandangan, suara rakyat adalah suara kebenaran yang harus diperjuangkan.


Oleh sebab itu, seluruh struktur PDI-P bersama koalisi partai politik pendukung Ganjar-Mahfud terus mengumpulkan fakta-fakta kecurangan yang ada di lapangan.

“Begitu banyak juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi karena baru kali ini pasca reformasi pemilu diwarnai gerakan civil society diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi dari para guru besar secara luar biasa,” kata Hasto.

“Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com