Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Putu Supadma: EVP 2024 Momentum Tingkatkan Indeks Demokrasi Indonesia

Kompas.com - 14/02/2024, 10:37 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putu Supadma menilai, program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) 2024 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menaikkan indeks demokrasi.

Menurut Putu, EVP 2024 yang berlangsung dengan baik dapat membentuk citra positif proses demokrasi Indonesia di mata dunia.

Hal itu disampaikan Putu dalam sesi focus group discussion (FGD) terkait sistem dan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Denpasar, Bali, Selasa (13/2/2024).

“Jadi, (program) ini sebenarnya satu barometer dalam cara membangun bangsa dan negara. Salah satunya, mengenai demokrasi, proses, dan indeks demokrasinya. Saya berharap, proses demokrasi berjalan baik serta indeks demokrasi (Indonesia) meningkat,” ujar Putu dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (14/2/2024).

Baca juga: DPR RI: EVP Penting untuk Lihatkan Transparansi Demokrasi Indonesia kepada Dunia

Bila hal itu dapat dicapai, lanjut Putu, dunia internasional dapat menghargai, menghormati, serta memberikan kekuatan sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin.

Putu juga menilai, EVP 2024 di Bali juga menjadi momentum yang baik untuk negara-negara lain agar mengenal Indonesia secara lebih dekat. Dengan begitu, kerja sama bilateral dapat terjalin dengan mudah berkat kedekatan antarnegara.

“Saya yakin, segala kerja sama ke depan akan berjalan lebih baik lagi kalau mereka lebih mengenal Indonesia, demikian pula sebaliknya. Nah, (dalam hal ini) personal cooperation dan relationship sangat penting. Hubungan antarbangsa, antarnegara, dan demokrasi adalah salah satu cara untuk mendekatkan bangsa-bangsa di dunia,” terang anggota Komisi VI DPR RI itu.

Oleh karena itu, imbuh dia, setiap sesi dalam gelaran EVP 2024 merupakan hal penting karena di dalamnya terdapat FGD serta peninjauan langsung oleh observer dari berbagai negara.

Baca juga: Sekjen DPR: Election Visit Program 2024 Akan Dukung Demokrasi di Tanah Air

Para observer tersebut dapat menilai serta menyelisik pendapat dari setiap negara mengenai demokrasi di Indonesia.

“Tentu dalam interaksi itu ada sharing session, diskusi, serta upaya untuk saling belajar dan memahami. Memang tidak ada konsep yang ideal atau satu konsep. Namun, ini adalah learning process. Demokrasi adalah pembangunan sistem yang terus menerus,” kata Putu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com