Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi I Minta Warga Lapor ke TNI dan DPR jika Ada Prajurit Tak Netral dalam Pemilu

Kompas.com - 13/02/2024, 20:10 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta masyarakat melapor ke TNI dan Komisi I apabila ditemukan indikasi prajurit tidak netral dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Meutya saat mendampingi Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak berkunjung ke Markas Kodam I/Bukit Barisan, Medan, Selasa (13/2/2024).

“Bisa dilaporkan ke institusi TNI, baik darat, laut dan udara, ataupun ke Komisi I DPR, jika memang ada temuan (ketidaknetralan TNI),” ujar Meutya dalam siaran pers Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad), Selasa.

Baca juga: Ganjar Minta Presiden Kembalikan Netralitas TNI/Polri hingga Kepala Daerah

Sejauh ini, Meutya melihat bahwa TNI netral dalam Pemilu 2024. Ia meyakini TNI akan terus netral.

“Saya menegaskan kembali yang disampaikan Pak KSAD, karena kami bersama jajaran (Komisi I DPR) menekankan kembali pentingnya netralitas TNI dan kesiapan pengamanan besok, bagaimana antisipasi dan apa yang harus dilakukan,” kata Meutya.


“Sejauh ini yang kita lihat, TNI netral, dan saya meyakini TNI akan terus netral,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Sementara itu, KSAD Maruli juga berkomitmen menjaga netralitas pasukannya.

Baca juga: Soal Isu Netralitas TNI, Fachrul Razi: Saya Ingatkan, Jangan Sampai Rakyat Tak Percaya Lagi ke Angkatan Darat

“Beliau (Meutya) juga melihat bahwa netralitas TNI tetap kita jaga,” kata Maruli.

Lebih lanjut, Maruli telah menyiapkan pasukannya untuk pengamanan Pemilu 2024.

“Pasukan yang standby sudah kita siapkan, dan semua di bawah koordinasi kepolisian,” ujar Maruli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com