Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Sultan Akui Diminta Jembatani Jokowi Bertemu Megawati, Politikus PDI-P Duga Ada yang Sudah Kebangetan

Kompas.com - 13/02/2024, 19:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aria Bima menilai, Sri Sultan Hamengkubuwono X menganggap ada yang kelewataan dari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga dia mengungkap isi pertemuannya dengan Jokowi.

Aria mengatakan, dalam budaya Jawa, ketika Sultan berbicara adalah tanda bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibiarkan demi rakyatnya.

"Sultan itu jarang nyampaikan sesuatu ke publik kalau ada tamu, kok kali ini disampaikan? Saya kira ada satu perkembangan atau sesuatu yang sudah kebangetan itu," kata Aria di Media Center TPN, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Hal ini disampaikan Aria Bima merespons pernyataan Sultan yang mengaku diminta menjembatani Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika dia bertemu Jokowi beberapa waktu lalu.

Baca juga: Hasto Duga Jokowi Punya Rasa Tak Enak ke Mega, Sampai Minta Dipertemukan lewat Sri Sultan

Aria juga mengungkapkan bahwa Sultan sempat memberi peringatan kepada Jokowi agar tidak menyakiti Megawati.

Dia lantas berpandangan, Jokowi memang semestinya tidak mengusik Megawati karena menurutnya Ketua Umum PDI-P tersebut tidak meminta hal yang berlebihan kepada Jokowi.

Menurut dia, Megawati hanya ingin menjaga demokrasi agar berjalan secara prosedural dan maju secara substansial, serta memajukan kesejahteraan.

"Jadi saya kira hal yang sangat mulia ini yang Sultan tahu persis kalau Ibu (Megawati) kemudian sekarang dicaci maki dengan buzzer-nya, Sultan mengingatkan 'jangan mengusik Ibu' karena dia memang tidak mengusik Pak Jokowi. Ibu sangat cinta pada Pak Jokowi," ujar Aria.

Baca juga: Jokowi Ingin Temui Megawati Dijembatani Sri Sultan, Ganjar: Biasanya Komunikasi Langsung

Diberitakan sebelumnya, Sri Sultan membenarkan kabar bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri.

"Betul, tapi saya kan nunggu presiden. Saya akan menjembatani. Terserah Presiden itu (waktunya). Saya nunggu. Kalau memerlukan saya bersedia," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (12/2/2024).

Sultan lantas menegaskan bahwa dirinya bersifat pasif terkait hal ini. Jika sewaktu-waktu Presiden Jokowi meminta maka dirinya siap bergerak.

"Yang ambil inisiatif Bapak Presiden. Kalau mau ketemu Mbak Mega saya fasilitasi. Kalau bisa ketemu sendiri ya syukur, kalau saya sifatnya pasif," katanya.

Baca juga: Soal Rencana Pertemuan dengan Megawati, Sultan: Saya Pasif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com