Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

DPR RI: EVP Penting untuk Lihatkan Transparansi Demokrasi Indonesia kepada Dunia

Kompas.com - 13/02/2024, 14:46 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putu Supadma Rudana mengatakan, program Election Visit Program (EVP) 2024 berguna memperlihatkan kepada dunia tentang transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi di Indonesia. 

"Kegiatan kali ini sangat penting dan menarik karena kami ingin menunjukkan kepada dunia mengenai transparansi demokrasi kita, mengenai akuntabilitas demokrasi kita,” kata Putu melalui keterangan persnya, Selasa (13/2/2024).

Putu mengatakan itu saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Sistem dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Hotel Westin, Bali, Selasa.

Untuk diketahui, EVP merupakan hasil kesepakatan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Parlemen ASEAN bahwa setiap negara yang sedang melaksanakan pemilu mengundang anggota AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi observer.

“Kami juga sering menghadiri event-event observer dan kegiatan pemilu di berbagai negara. Contohnya di Uzbekistan, kita pernah hadir di Kamboja, tentu komitmen-komitmen itu juga kita lanjutkan,” ujarnya dalam siaran pers. 

Baca juga: Sekjen DPR: Election Visit Program 2024 Akan Dukung Demokrasi di Tanah Air

Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan, Indonesia bisa menjadi tuan rumah pada Pemilu 2024 sehingga mengundang negara-negara lain menjadi observer

Putu juga menegaskan, program pemantauan pemilu tersebut sangat penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong agenda global.

Salah satu agenda tersebut adalah Sustainable Development Goals (SGDs) yang bertujuan mengembangkan pembangunan berkelanjutan dalam hal demokrasi.

“Demokrasi sangat penting untuk kita kawal dan memang kami terus ingin membangun indeks demokrasi yang baik,” katanya. 

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, di ASEAN, demokrasi Indonesia termasuk sangat baik bersama beberapa negara, seperti Filipina dan Malaysia. 

Baca juga: Gelar EVP di Bali, DPR dan KPU Tunjukkan Kualitas Pemilu Indonesia ke Dunia

“Ini menjadi contoh bagaimana demokrasi itu harus terus dibangun. Ini pada ujungnya akan memberikan kesempatan dan juga memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” katanya.

FGD kali ini dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2012-2017 Hadar Gumay, Ketua KPU 2017-2022 Arief Budiman, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2022-2027, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, perwakilan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, dan para penyelenggara pemilu di Bali.

Para observer terdiri dari berbagai delegasi parlemen negara sahabat dan tiga organisasi parlemen dunia.

Setelah mengikuti serangkaian FGD, mereka akan ikut meninjau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali, yaitu di Desa Panglipuran, di kawasan Jimbaran, dan di kawasan Garuda Wisnu Kencana pada 14 Februari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Nasdem Beri Surat Rekomendasi ke 6 Kader Ikut Pilkada, Ada di Papua dan Bangka Barat

Nasdem Beri Surat Rekomendasi ke 6 Kader Ikut Pilkada, Ada di Papua dan Bangka Barat

Nasional
Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Nasional
Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Nasional
Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

Nasional
Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

Nasional
Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

Nasional
Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Nasional
KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Nasional
Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta

Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta

Nasional
Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Akui Negara Palestina

Indonesia Sambut Baik Keputusan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Akui Negara Palestina

Nasional
UKT Batal Naik, Cak Imin Minta Pemerintah Sediakan Pendidikan Bagus dan Murah

UKT Batal Naik, Cak Imin Minta Pemerintah Sediakan Pendidikan Bagus dan Murah

Nasional
Ingin Dekat dengan Cucu, Terdakwa Kasus BTS 4G Sadikin Rusli Minta Ditahan di Jawa Timur

Ingin Dekat dengan Cucu, Terdakwa Kasus BTS 4G Sadikin Rusli Minta Ditahan di Jawa Timur

Nasional
Novel Baswedan dkk Gugat UU KPK ke MK, Minta Syarat Usia Capim Diubah

Novel Baswedan dkk Gugat UU KPK ke MK, Minta Syarat Usia Capim Diubah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com